PT. Harvest menggantikan PT. Tately mengelola Blok Budong-Budong

Peralihan operatorship Blok Budong-Budong dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tately Budong-Budong N.V kepada KKKS Harvest Budong-Budong B.V disampaikan Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi, Ngatijan dihadapan Bapak Gubernur Sulawesi Barat, di Mamuju . (22/7)

PT. Harvest merupakan perusahaan Migas Amerika yang menggantikan PT Tately NV yang sebelumnya melakukan pengeboran migas di Blok Budong Budong.

Menurut Ngatijan, tahap pertama eksploitasi migas di Blok Budong Budong akan dilaksanakan awal tahun 2014 dengan melakukan pemboran migas sedalam 1.000 meter di atas lahan seluas satu hektare. Pada tahap selanjutnya luas lahan yang akan menjadi lokasi eksploitasi akan ditingkatkan.

Ngatijan didampingi General Manager PT Harvest, Patrick Brazan, menemui Gubernur Sulbar menyampaikan Harvest  rencananya akan melakukan pemboran sumur taruhan (eksplorasi) di Desa, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara (Matra).

Ia berharap pemerintah di Sulbar memberikan dukungan kegiatan eksploitasi Migas  guna mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Ia menuturkan terdapat sedikit masalah dalam pengeobaran migas yang akan dilakukan PT Harvest karena lokasinya berada di atas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Unggul Widya Lestari yang beroperasi di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Karena itu pemerintah di Sulbar diharapkan dapat memfasilitasi agar perusahaan perkebunan sawit yang lahannya akan dijadikan lokasi pengeboran migas dapat memberikan kepada PT Harvest dengan ganti rugi.

“Kami berharap PT Unggul dan pemerintah di Sulbar dapat membantu PT Harvest melakukan eksploitasi migas dengan memberikan lahan yang akan dijadikan lokasi pengeboran,” katanya.

Harvest melaporkan biaya pengeluaran pemboran untuk satu Sumur Eksplorasi mencapai Rp. 90 milyar. Biaya sebesar itu untuk membiayai operasional pelaksanaan pemboran tahap III yang sebelumnya dilakukan oleh Tately NV dengan dua Sumur Ekplorasi (LG-1 & KD-1).

Ngatijan juga sangat berharap dengan peralihan operator pada Blok Budong-Budong ini, akan diperoleh hasil yang diharapkan. “Sudah banyak contoh blok Migas, setelah ganti operator bisa menemukan hidrokarbon yang ekonomis untuk diproduksi” . ungkap Ngatijan.

(FA) foto: Biro Humas Sulbar

http://esdm.sulbarprov.go.id/index.php?id=1&news=217

Kalsel-Sulbar Minta Kemendagri Selesaikan Soal Perbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU--Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta segera menyelesaikan sengketa tapal batas antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, S.E, saat berada di Mamuju, Jumat, mengatakan, DPR-RI mendesak Kemendagri menyelesaikan sengketa tapal batas antara Provinsi Kalsel dan Sulbar.  

 Ia mengatakan pentingnya penyelesaian tapal batas Provinsi Kalsel dan Sulbar agar dalam pengelolaan aset kedua wilayah tidak menimbulkan masalah. "Pengelolaan aset yang dimaksud adalah bagi hasil migas ketika ekploitasi minyak dan gas yang terletak diperbatasan kedua Provinsi tersebut dilaksanakan," katanya.

Menurut dia, masalah perbatasan timbul sesungguhnya karena keinginan pengelolaan aset migas dari kedua wilayah, sehingga masalah perbatasan tersebut harus secepatnya diselesaikan agar siapa yang berhak mengelola aset migas yang dikelola investor bisa ditetapkan.

"Koordinat batas kedua Provinsi itu harus ditetapkan agar juga bisa ditetapkan siapa yang berhak mengelola aset miga di perbatasan kedua daerah, tepatnya di wilayah kepulauan Lerelerekang yang terletak diselat Makassar," katanya.

Ia mengatakan, DPR-RI akan memberikan tenggang waktu penyelesaian tapal batas itu paling lambat sampai akhir tahun ini, agar tidak lagi timbul masalah. "Kami juga segera akan panggil Kemendagri membahas penyelesaian tapal batas antara Provinsi Kalsel dan Sulbar ini, agar masalahnya tidak berlarut-larut," katanya.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, sebelumnya sangat mendukung apabila masalah perbatasan di Sulbar diselesaikan pemerintah pusat. "Sebenarnya pemerintah di Sulbar menganggap tidak memiliki masalah perbatasan, hanya pemerintah di Kaltim saja yang selalu ingin merebut pulau Salissingan yang berada di perairan sulbar untuk masuk dalam wilayahnya," katanya.

Begitu juga dengan Provinsi Kalsel, yang ingin merebut pulau Lerelerekang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Majene Provinsi Sulbar karena pulau itu kaya akan Migas. "Sejak zaman orde baru Kalsel dan Kaltim tidak pernah berencana merebut pulau pulau yang ada di sulbar itu, baru sekarang ini mereka mau merebutnya ketika tahu pulau itu kaya akan Migas," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar akan mempertahankan pulaunya agar tidak direbut Provinsi Kaltim dan Kalsel meski tetap berharap pemerintah pusat dapat menengahi masalah perbatasan wilayahnya itu.

Gubernur Sulbar minta pengeboran migas Lerelerekang ditunda

Mamuju (ANTARA News)- Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh meminta Pear Oil menunda sementara waktu pengeboran minyak dan gas di Kepulauan Lerelerekang hingga penyelesaian sengketa wilayah dengan Kalimantan Selatan tuntas.

Saat ini klaim Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan atas Kepulauan Lerelerekang belum ada penyelesaian, kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.

"Pearl Oil, yang menjadi perusahaan migas pemenang tender Blok Sebuku di Kepulauan Lerelerekang, jangan melakukan pengeboran dulu sebelum jelas koordinat batas wilayah antara Sulbar dan Kalsel," katanya.

Sulbar tetap akan mempertahankan Kepulauan Lerelerekang sebagai wilayahnya meski juga diklaim Provinsi Kalsel masuk wilayahnya.

Ia mengatakan, saat ini Pearl Oil telah membangun pipa di bawah laut sepanjang 350 kilometer menuju pabrik PT Pupuk Kaltim di Kalimantan dan siap melakukan ekploitasi pengeboran migas di Kepulauan Lerelerekang.

Ia berharap agar sengketa Lerelerekang yang permasalahannya sudah melalui proses hukum di Mahkamah Agung (MA) agar secepatnya diputuskan dan MA mesti mengeluarkan fatwa tentang kepemilikan Lerelerekang.

"MA secepatnya harus memutuskan wilayah Lerelerekang milik provinsi mana. Sulbar tetap akan mempertahankan daerah itu sebab masuk ke wilayah Sulbar sesuai Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulbar dan sejak daerah Sulbar dijajah Belanda," katanya. (MFH/A013)

Editor: B Kunto Wibisono

http://www.antaranews.com/berita/387011/gubernur-sulbar-minta-pengeboran-migas-lerelerekang-ditunda

Gantikan Tately, PT Harvest Eksploitasi Migas di Blok Budong Budong, Sulbar

Bisnis-kti.com, MAMUJU–Perusahaan asing PT Harvest akan melakukan eksploitasi minyak dan gas di Blok Budong Budong Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Ngatijan, mengatakan itu saat menemui Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Senin (22/7).

Ngatijan didampingi General Manager PT Harvest, Patrick Brozan, menemui Gubernur Sulbar.

Harvest merupakan perusahaan Amerika yang menggantikan PT Tately NV yang sebelumnya melakukan pengeboran migas di Blok Budong Budong.

Menurut Ngatijan, tahap pertama eksploitasi migas di Blok Budong Budong akan dilaksanakan awal tahun 2014 dengan melakukan pengeboran migas sedalam 1.000 meter di atas lahan seluas satu hektare. Pada tahap selanjutnya luas lahan yang akan menjadi lokasi eksploitasi akan ditingkatkan.

Ia berharap pemerintah di Sulbar memberikan dukungan kegiatan eksploitasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

“PT Harvest telah memenuhi segala ketentuan perundangan untuk melakukan eksploitasi, sehingga masyarakat kami harapkan untuk memberikan dukungan. Kegiatan ini akan menjadi sumber pendapatan daerah,” katanya.

Ia menuturkan terdapat sedikit masalah dalam pengeobaran migas yang akan dilakukan PT Harvest karena lokasinya berada di atas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Unggul Widya Lestari yang beroperasi di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Karena itu pemerintah di Sulbar diharapkan dapat memfasilitasi agar perusahaan perkebunan sawit yang lahannya akan dijadikan lokasi pengeboran migas dapat memberikan kepada PT Harvest dengan ganti rugi.

“Kami berharap PT Unggul dan pemerintah di Sulbar dapat membantu PT Harvest melakukan eksploitasi migas dengan memberikan lahan yang akan dijadikan lokasi pengeboran,” katanya. (ant/mtb)

http://www.bisnis-kti.com/index.php/2013/07/gantikan-tately-pt-harvest-eksploitasi-migas-di-blok-budong-budong-sulbar/

Mencari Migas Semakin Sulit

SAAT ini mencari minyak dan gas untuk penambahan cadangan migas di laut dalam (offshore) semakin sulit. Faktanya, sebanyak 12 Kontraktor Kontrak Kerja (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) asing mengalami kerugian sebesar 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp19 triliun.

"Kerugian ini akibat gagalnya eksplorasi 16 blok laut dalam mendapatkan cadangan minyak dan gas yang ekonomis. Sedangkan, seluruh kerugian dalam kurun waktu 2009-2013 ditanggung sendiri oleh KKKS asing dan tidak diganti oleh negara," kata Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B Gautama di Jakarta, Selasa (11/6).

Pengeboran di laut dalam, jelas dia, telah dimulai sejak 2009-2013 oleh 12 KKKS di 16 blok. Pengeboran eksplorasi telah dilakukan sebanyak 25 sumur eksplorasi yang menghabiskan biaya sekitar 1,9 miliar dolar AS dan hingga kini belum berhasil menemukan cadangan migas yang komersial.

Pihaknya meminta masyarakat memahami bahwa mencari minyak dan gas untuk penambahan cadangan migas, demi kepentingan negara semakin sulit.

Karena potensi yang ada, lokasinya di laut dalam dan setelah dilakukan pengeboran di laut dalam, sejumlah KKKS asing yang sudah bersedia menjadi kontraktor dan operator di blok eksplorasi laut dalam, mengalami kegagalan menemukan cadangan migas. Dampaknya, KKKS harus menanggung kerugian hingga 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp19 triliun.

Menurutnya, cadangan minyak Indonesia saat ini hanya sekitar 3,6 miliar barel dan diperkirakan habis dalam beberapa belas tahun mendatang. Hal ini dengan asumsi tingkat produksi saat sekarang tidak ada penurunan produksi ke depan, dan belum ditemukan cadangan minyak baru.

Untuk menemukan cadangan migas baru saat ini dibutuhkan modal besar dan keberanian untuk mengambil risiko, mengingat potensi lokasinya di laut dalam.

"Sejumlah KKKS asing tersebut berniat hengkang dari wilayah kerja tersebut dan berencana mengembalikan wilayah kerja eksplorasi kepada Pemerintah," ujar Aussie.

Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Soalnya, untuk mendapatkan cadangan minyak dan gas baru, dibutuhkan KKKS yang memiliki modal besar dan keberanian mengambil risiko.

"Jika tidak ada KKKS asing yang memiliki modal besar dan berani mengambil risiko, maka cukup sulit mendapatkan tambahan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia untuk keberlangsungan produksi di masa depan," tandas Aussie.

Sebelumnya, SKK Migas mengakui keenam KKKS yang hengkang dari Indonesia diakibatkan beberapa hal. Pertama, keenam KKKS tersebut ada yang memang waktunya habis. Kedua, karena waktunya habis dan mereka tidak memenuhi komitmen.

"Waktu melakukan eksplorasi itu enam tahun dan diperpanjang empat tahun jadi total 10 tahun. Ada beberapa yang tidak bisa menjalankan komitmen selama enam tahun, tapi mereka mengajukan perpanjangan empat tahun, kami tidak beri," ungkapnya.

Diantara enam KKKS tersebut ada juga komitmennya bagus, tapi pengeborannya gagal. Contohnya yang terjadi di Maraton Oil, Anadarco yang ada di Sulawesi Barat.

"Mereka gagal karena sumurnya dalam. Satu sumur sampai ratusan juta dolar AS investasinya. Belum sampai waktunya habis, mereka "lempar handuk" dan mengembalikan blok itu," ungkapnya.

Dalam kontrak kerja migas terdapat dua macam bentuk pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak yang terjadi, bisa atas inisiatif KKKS atau karena tidak memenuhi target.

"Karena kalau lebih dalam lagi investasi bisa rugi buat mereka. Hilang uang lebih banyak. Ada memang karena waktunya habis dan akibat tidak memenuhi komitmennya. Intinya, KKKS yang hengkang di Indonesia bagian timur akibat dryhole ketika melakukan eksplorasi di laut dalam," tuturnya. (oto)

- See more at: http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/06/11/mencari-migas-semakin-sulit-12-kkks-rugi-rp19-triliun#.Uthd9dJDu8M

Gubernur: Migas Lere-Lerekang Milik Sulbar

Mamuju, Tambangnews.com.- Kandungan minyak dan gas yang ada di perut bumi di kepulauan Lere-Lerekang Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, diakui sepihak masih tetap milik Provinsi Sulbar.

"Migas di Lere-Lerekang masih milik Sulbar, karena pulau Lere-Lerekang yang terus berupaya direbut Provinsi Kalimantan Selatan, masih tetap milik Kabupaten Majene Provinsi Sulbar," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Selasa (5/6).

Ia mengatakan, perusahaan minyak dan gas (Migas) PT Pearl Oil yang akan mengelola migas di Blok Sebuku yang wilayahnya termasuk di pulau Lere-Lerekang di perairan Kabupaten Majene, juga masih tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulbar.

"Pearl Oil tetap mengakui migas di Pulau Lere-Lerekang yang terletak di perairan Kabupaten Majene adalah milik Provinsi Sulbar, sehingga ketika ingin mengelolanya maka harus melakukan koordinasi dengan pemerintah di Sulbar dan itu sudah dilakukan,"katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah Kalsel menghentikan niatnya yang terus ingin menguasai Pulau Lere-Lerekang yang secara administratif masih wilayah Sulbar.

"Mempertahankan Pulau Lere-Lerekang agar tetap masuk dalam wilayah Provinsi Sulbar adalah harga mati, segala upaya akan dilakukan pemerintah dan masyarakat mempertahankan Pulau Lere-Lerekang,” katanya.

Ia mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2011 telah menetapkan Lere-Lerekang adalah wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulbar, meski Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi yang diajukan Pemerintah Kalimantan Selatan terhadap Permendagri itu.

Gubernur mengatakan, meski MA mengabulkan gugatan uji materil Permendagri Nomor 43 Tahun 2011, yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel, namun Pemerintah Sulbar tetap masih berhak sebagai pemilik Lere-Lerekang karena secara administratif menurut aturan Permendagri itu adalah wilayahnya.

"Pemerintah di Sulbar tidak akan tinggal diam apabila ada gugatan hukum mengenai kepemilikan daerah ini atas Pulau Lere-Lerekang karena bagaimanapun secara historis dan tata pemerintahan seperti yang diatur dalam Permendagri itu, telah menetapkan Pulau Lere-Lerekan adalah bagian dari wilayah Majene," katanya.

Menurut dia, sejak dahulu Pulau Lere-Lerekan yang bagi orang Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak mendiami pulau itu mengenal dengan nama Pulau Lari-Lariang, sehingga pulau itu adalah mutlak wilayah Sulbar.

Sejak zaman Belanda, Pulau Lare-Lerekang adalah wilayah Provinsi Sulsel yang merupakan provinsi induk dari Provinsi Sulbar sebelum provinsi ini dimekarkan. Jadi otomatis pulau tersebut adalah wilayah Sulbar.(Kominfo/MC Sulbar/ant/toeb/tn01)

Pemerintah Pastikan DBH Migas Lapangan Ruby untuk Pemda Kalsel dan Sulbar

JAKARTA, PedomanNEWS - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan, pemerintah pusat mempunyai mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat atas kegiatan migas, khususnya sumur di lapangan Ruby Blok Sebuku yang dikelola PearlOil. 

Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengemukakan, pemerintah pusat mempunyai mekanisme sendiri untuk mengatur dana bagi hasil (DBH) kegiatan migas, khususnya sumur di lapangan Ruby Blok Sebuku yang berada 18 mil dari pulau Lari Larian versi Kalimantan Selatan atau Lerek Lerekan versi Sulawesi Barat.

"Menurut saya, tidak perlu dipertentangkan karena bagaimanapun juga itu jatuhnya dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Yang dapat pemerintah daerah juga, Kalsel dapat, Sulbar juga dapat," jelas Gde kepada PedomanNEWS.com, Jakarta, Rabu (19/6).

Sebelumnya, SKK Migas mengkuatirkan kegiatan produksi gas bumi di anjungan (platform) yang berada 18 mil dari pulau Lari Larian versi Pemda Kalimantan Selatan, dan pulau Lerek Lerekan versi Sulawesi Barat terganggu atas klaim masing-masing pemda dengan pengerahan massa.

Gde berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyelesaikan status tapal batas wilayah perairan di selat yang diperebutkan dua pemda tersebut. Lebih lanjut, Gde menegaskan SKK Migas tidak berpihak terhadap salah satu pemda.

Untuk itu, SKK Migas berharap produksi gas tersebut tetap pada jadwal semula yaitu pada Oktober ini. "Namun, kalau kegiatan itu kemudian terganggu oleh salah satu pihak dengan mengerahkan massa. Itu yang kuatirkan. Kita berharap itu jangan sampai terjadi. Pasalnya, kalau rig berhenti bekerja itu akan repot sekali," pungkasnya.

Pengembangan Gas Ruby Terkendala Sengketa Wilayah Kalsel-Sulbar

Jakarta, EnergiToday -- Proyek pembangunan gas di Lapangan Ruby, Blok Sebuku yang dioperatori Pearl Oil sedikit terhambat karena sengketa wilayah Pulau Lari-larian. Wilayah sengketa tersebut diperebutkan oleh Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Barat.

"Pihak SKK Migas sangat mengkhawatirkan kelangsungan proyek pengembangan gas di wilayah itu, karena saat ini sedang dilakukan pekerjaan pembangunan anjungan (platform) di lapangan Ruby," kata Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana, seperti dikutip dari Bisnis.com, Selasa (18/6).

Lanjutnya, jadi wilayah yang diperebutkan, antara Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat itu sumur migas yang ada di sana. Kalau ada sumur migas di satu daerah, maka daerah itu akan memperoleh dana bagi hasil.

Dalam sengketa ini, SKK Migas sendiri telah mendapatkan somasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (SA/BI)

Ditjen SKK Migas akan Kaji Khusus

*Bagi Hasil Migas Blok Sebuku

JAKARTA — Pulau Lereklerekang yang berada di antara perairan Majene Sulbar dan Kalimantan Selatan, hingga kini belum mendapat kepastian hukum letak wilayah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kondisi itu menjadikan pulau itu masih berada pada posisi ambigu, antara milik Sulbar ataukah Kalsel.

Lantas, bagaimana bagi hasil pengelolaan gas di blok sebuku yang saat ini dikelolah oleh Pearl Oil? Sebab, meski masih dalam sengketa kewenangan aktivitas perusahaan itu tak juga dihentikan. Lantas bagaimana pula dengan bagi hasil pengelolaan gas diperairan sengketa tersebut?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk wilayah Kalimatan Sulawesi Eko Suryanto ketika ditanya mengenai itu mengatakan, sepanjang belum ada keputusan dari Kemendagri maka bagi hasil usaha itu akan tetap mengacu pada komitmen sebelumnya.

“Saya belum paham benar soal itu, saya masih baru menjabat. Tapi kalau MoU-nya mengatakan kedua daerah mendapatkan bagi hasil, maka akan tetap seperti itu. Setelah ada keputusan Kemendagri, baru akan kembali dibincang soal kebijakan bagi hasil. Saya akan kaji khusus soal itu,” ujar Eko, ketika dikonfirmasi di kantor SKK Migas, Gedung Wisma Mulia, Jakarta, Senin 28 Oktober.

Diketahui bahwa pada 2 Mei 2012 lalu Mahkamah Agung (MA) mencabut Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penegasan Pulau Lereklerekang sebagai wilayah administrasi Pemkab Majene Sulbar. Sejak saat itu, Pulau Lereklerekang tak lagi dimiliki Sulbar maupun Kalsel.

Dengan keputusan MA tersebut, daerah itu Kalsel menerima 15 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun dari eksplorasi migas yang dilakukan Pear Oil. Persentasenya juga sama seperti yang akan diterima Sulbar. Sisanya untuk pemerintah pusat.

Bahkan ditengarai gugatan penghapusan Permendagri itu hanya untuk mendapatkan bagi hasil atas eksplorasi migas di Blok Sebuku. Karena itu merupakan satu-satunya cara, yakni membatalkan Permendagri tanpa mempermasalahkan kepemilikan Pulau Lereklerekan.

Gas blok sebuku tersebut didesain untuk memproduksikan gas sekira 214 miliar kaki kubik (BCF) selama 10 tahun. Laju produksi tertinggi hingga 100 million metric standard cubic feet per day (MMSCFD) akan berlangsung selama empat tahun. Produksi berasal dari enam sumur pengembangan dari Formasi Berai.

Gas dan kondensat yang sudah diproses untuk memenuhi spesifikasi penjualan, dikirim melalui pipa diameter 14 inci sepanjang 312 km ke Terminal Senipah, Kutai Kartenegara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dioperasikan Total E&P Indonesie. (jsm/ham)

http://radar-sulbar.com/nasional/ditjen-skk-migas-akan-kaji-khusus/