Blok Sebuku Akan Dikelola Bersama Pemprov Kalsel dan Sulbar

Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri ESDM Sudirman Said


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat sepakat untuk mengelola bersama potensi gas metana yang berada pada Pulau Lari-Larian, termasuk pengelolaan blok Sebuku di pulau tersebut. Kesepakatan ini tercapai setelah gubernur dari dua provinsi tersebut mengikuti rapat bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3/2015).

"Diskusinya sangat baik. Semua pihak menyampaikan solusi dan terjadi kesepakatan, blok Sebuku yang terletak di antara Kalsel dan Sulbar itu dikelola bersama kedua provinsi," kata Sudirman.

Perebutan Pulau Lari-Larian antara Provinsi Sulbar dan Kalsel sudah terjadi bertahun-tahun. Dengan adanya kesepakatan ini, dua provinsi tersebut akan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang berfungsi mengelola potensi gas di Pulau Lari-Larian yang juga kerap disebut Pulau Lerek-Lerekan. Pulau ini berada pada 60 mil dari Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan atau 80 mil dari Pulau Sulawesi.

Pada 2011, sempat menjadi daerah sengketa setelah terbitnya Permendagri No/2011 yang menyatakan bahwa Pulau Lerek-Lerekan masuk wilayah administrasi Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Permendagri ini lalu digugat Pemrov Kalsel hingga akhirnya Mahkamah Agung memenangkan Pemrov Kalsel.

Sudirman mengatakan, keuntungan dari pengelolaan gas pada pulau tersebut nantinya akan dibagi sama rata. Keuntungan itu akan masuk ke kas Provinsi Kalsel dan Sulbar sebagai pendapatan daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berjanji akan mengutamakan perusahaan nasional seperti Pertamina sebagai mitra untuk mengelola blok di Pulau Lari-Larian tersebut. Rudy juga bersyukur masalah perebutan pulau ini bisa diselesaikan hari ini.

"Jadi semua pihak mendapat manfaat dari adanya kekayaan sumber daya alam yang kita miliki untuk sepenuhnya bagi masyarakat kita, ini lah win win solution. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Wapres, menteri, dirjen, SKK migas, Gubernur Sulbar. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat sebesar-besarnya," kata Rudy.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa kedua provinsi tidak mempermasalahkan batas wilayah.

"Yang kami bicarakan menyangkut kerja sama pengelolaan migas Sebuku di batas wilayah dua daerah," sambung dia.

Jadi role model

Sudirman Said menambahkan, kesepakatan antara Sulbar dengan Kalsel menyelesaikan sengketa ini bisa menjadi role model atau contoh. Biasanya, kata Sudirman, ketegangan di antara dua wilayah seperti ini sulit didamaikan karena mengedepankan kepentingan masing-masing pihak.

"Tapi ketika semua bicara rakyat, tidak ada yang sulit karena semua diletakkan di Meja. Bertahun-tahun jadi isu, tapi karena itikad baik, bisa selesai. Ini role model bagaimana masalah perbatasan bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama pengelolaan Pulai Lari-larian tersebut.

Penulis : Icha Rastika
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/25/200915126/Blok.Sebuku.Akan.Dikelola.Bersama.Pemprov.Kalsel.dan.Sulbar

Kalsel-Sulbar Sepakat Bentuk BUMD Kelola Blok Sebuku

Kalsel dan Sulbar sepakat membentuk BUMD untuk mengelola blok migas di Sebuku. Foto: Ilustrasi/Istimewa


JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, pemerintah daerah (Pemda) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) sepakat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola blok migas di Sebuku.

Seperti diketahui, kedua daerah tersebut bersengketa atas kepemilikan blok migas Sebuku lantaran posisinya yang berada di perbatasan kedua wilayah.

Dia mengatakan, solusi pembentukan BUMD dalam mengelola blok migas tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan participating interest (PI) sebesar 10%.

"Semua pihak menyampaikan solusi, dicapai satu kesepakatan di sekitar pulau Sebuku, wilayah bertetangga partisipasi ini dikelola bersama oleh masing-masing provinsi. Ada satu yang sudah produksi ada delapan yang masih eksplorasi akan membentuk BUMD bersama khusus mengelola partisipasi interest," ungkapnya di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Mantan Bos Pindad ini mengungkapkan, kedua belah pihak sepakat menghilangkan ego sektoral mereka dan memilih bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Nantinya, dengan kerja sama tersebut kedua wilayah mendapatkan dana bagi hasil 50:50 dari PI sebesar 10%.

"Berdua sepakat 50:50 baik yang diperoleh, yang diproduksi maupun dari dana bagi hasil pemerintah. Nantinya saham dikelola bersama akan dibentuk badan usaha milik bersama. Masing-masing daerah tentu punya policy, bentuk badan usaha ramping saja sebab operasinya dikerjakan kontraktor," terang Sudirman.

Sekadar informasi, pengelolaan Blok Sebuku saat ini kelola Pearl Oil selaku operator, Total E&P Sebuku, dan Inpex South Makassar Ltd Penandatangan kontrak kerja blok ini dilakukan pada 22 September 1997, dan berakhir pada 22 September 2027.

http://ekbis.sindonews.com/read/981300/34/kalsel-sulbar-sepakat-bentuk-bumd-kelola-blok-sebuku-1427280177

Rp2,9 Triliun Akan Mengalir ke Sulbar

JAKARTA – Pengelolaan blok sebuku yang berada di Pulau Lere-lerekan perbatasan laut Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan kini tak lagi 100 persen dimiliki Pemprov Kalsel. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menengahi perebutan blok migas yang memiliki cadangan gas bumi tidak kurang dari 236 miliar standar kaki kubik ini akan dikelola secara bersama.

Bagi hasil ekplorasi dan kepemilikan saham 10 persen dari negara atau sebesar US$280 juta dibagi rata. Model pengelolaannya, kedua daerah akan didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk kedua daerah ini. Dengan kesepakatan ini, maka sejak kesepakatan tersebut, blok sebuku tidak lagi hanya dikuasai Kalsel.

Blok Sebuku saat ini dikelola operator eksplotasi migas Pearl Oil, Total E&P Sebuku, dan Inpex South Makassar Ltd. Kontrak pengelolaan hingga tahun 2027.

Saat ini satu sumur sudah berproduksi sedikitnya 94 barel minyak per hari, dan gas bumi sebanyak 99 juta kaki kubik per hari. Produksi tersebut telah berjalan sejak 2013 lalu. Sementara delapan sumur lainnya dalam tahap ekplorasi. Diperkirakan delapan sumur lainnya tersebut akan beroperasi sekitar 7-10 tahun yang akan datang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, kesepakatan ini membuat perdebatan pengelolaan blok sebuku sudah selesai. “Nanti kedua daerah mengelola secara bersama-sama. Hasil dan sahamnya rata 50:50. Nanti kedua daerah bentuk badan usaha. Ramping saja nanti BUMD nya,” ucapnya di Kantor Wapres kemarin.

Mengenai hal teknis lainnya, dia mengatakan akan membuat kebijakan pengelolaan blok migas ini. Kedua daerah kata dia, tentu akan dilibatkan dengan harapan tidak ada lagi masalah nantinya. Kerjasama ini modelnya kata dia adalah Participating Interest (PI) dan akan dioperasikan pihak ketiga. “Pemerintah pusat juga akan memberikan dana untuk menjadi saham,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan kesepakatan ini membuat Sulbar legah setelah sekian lama berjuang agar Sulbar menjadi bagian dari pengelolaan blok sebuku. Anwar menyebut kesepakatan ini bukan dalam hal perbatasan daerah. Namun, terkait dengan pengelolaan blok sebuku saja.

Selain itu, Anwar menyebutkan, pihaknya akan meminta kementerian ESDM agar kesepakatan ini berlaku surut. Alasannya, blok sebuku sudah beroperasi sejak 2013 lalu. Dengan demikian, jika dihitung-hitung, maka setidaknya US$200-300 juta atau setara dengan Rp 2,6 triliun-Rp3,9 triliun (kurs Rp13.000) harus disetorkan ke Sulbar jika berlaku surut.

“Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti kesepakatannya. Harapan kami berlaku surut. Potensi ke depan kami belum hitung. Tapi saya juga ingin mengatakan, ini adalah hari bersejarah. Kami berterima kasih pada pak Wapres. Masalah yang bertahun-tahun kita perdebatkan selesai mungkin hanya 30 menit saja,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin mengatakan pengelolaan bersama ini akan segera dilakukan. Dia menyebut, nantinya model pengelolaan melalui BUMD yang dibentuk kedua daerah dan tentu satu dengan yang lain akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dia pun menegaskan, kerjasama ini bersifat berkelanjutan. (fn)

- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/03/25/rp29-triliun-akan-mengalir-ke-sulbar.html#sthash.J8MAIh7a.dpuf

Sulbar kaji potensi migas Pulau Balak-Balakang

Pewarta: Aco Ahmad

"Potensi kekayaan alam yang ada di Balak-balakang mulai terdeteksi...



Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengkaji potensi kandungan minyak dan gas yang terdapat di wilayah Kecamatan Balak-balakang.

"Potensi kekayaan alam yang ada di Balak-balakang mulai terdeteksi," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulbar Amri Ekasakti dalam rapat yang membahas potensi migas di wilayah tersebut di ruang Pola kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Minggu.

Pembahasan potensi migas di wilayah Kepulauan Balak-balakang juga menghadirkan perwakilan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju, selaku pemilik daerah yang ada di wilayah pulau yang berbatasan langsung Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Amri mengungkapkan, kekayaan alam yang terkandung di sekitar Kepulauan Balak-balakang merupakan gas bumi.

"Namun, kita belum tahu pasti cadangan migas yang ada karena masih dalam tahap penelitian. Hal yang pasti, kita masih menunggu dari pemerintah pusat untuk proses lelangnya. Setelah ada pemenang tender baru dilakukan survei serta seismik untuk mengetahui berapa besaran kandungan gas alamnya," katanya.

Ia menyebutkan, pengelolaan migas di perairan Balak-balakang akan di bawah kendali SKK Migas.

"Ini tentu menjadi impian bersama karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," ujarnya.

Amri juga menambahkan, dari proses seismik yang dilakukan, jika hasilnya memiliki nilai ekonomis yang besar, baru dilakukan tahap berikutnya.

Akan tetapi jika tidak tidak bernilai ekonomis, maka akan tidak akan dilanjutkan.

Asisten II Pemkab Mamuju Daud Yahya berharap, pengelolaan potensi migas tersebut bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat Mamuju khususnya kepada warga Balak-balakang.

"Inikan baru akan di ekplorasi. Saya harap kedepanya tidak merugikan warga di sana yang sebagian besar penghasilannya dari hasil laut. Tentunya dari Kementerian ESDM akan memberikan kompensasi," katanya.


Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2015