Rp2,9 Triliun Akan Mengalir ke Sulbar

JAKARTA – Pengelolaan blok sebuku yang berada di Pulau Lere-lerekan perbatasan laut Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan kini tak lagi 100 persen dimiliki Pemprov Kalsel. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menengahi perebutan blok migas yang memiliki cadangan gas bumi tidak kurang dari 236 miliar standar kaki kubik ini akan dikelola secara bersama.

Bagi hasil ekplorasi dan kepemilikan saham 10 persen dari negara atau sebesar US$280 juta dibagi rata. Model pengelolaannya, kedua daerah akan didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk kedua daerah ini. Dengan kesepakatan ini, maka sejak kesepakatan tersebut, blok sebuku tidak lagi hanya dikuasai Kalsel.

Blok Sebuku saat ini dikelola operator eksplotasi migas Pearl Oil, Total E&P Sebuku, dan Inpex South Makassar Ltd. Kontrak pengelolaan hingga tahun 2027.

Saat ini satu sumur sudah berproduksi sedikitnya 94 barel minyak per hari, dan gas bumi sebanyak 99 juta kaki kubik per hari. Produksi tersebut telah berjalan sejak 2013 lalu. Sementara delapan sumur lainnya dalam tahap ekplorasi. Diperkirakan delapan sumur lainnya tersebut akan beroperasi sekitar 7-10 tahun yang akan datang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, kesepakatan ini membuat perdebatan pengelolaan blok sebuku sudah selesai. “Nanti kedua daerah mengelola secara bersama-sama. Hasil dan sahamnya rata 50:50. Nanti kedua daerah bentuk badan usaha. Ramping saja nanti BUMD nya,” ucapnya di Kantor Wapres kemarin.

Mengenai hal teknis lainnya, dia mengatakan akan membuat kebijakan pengelolaan blok migas ini. Kedua daerah kata dia, tentu akan dilibatkan dengan harapan tidak ada lagi masalah nantinya. Kerjasama ini modelnya kata dia adalah Participating Interest (PI) dan akan dioperasikan pihak ketiga. “Pemerintah pusat juga akan memberikan dana untuk menjadi saham,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan kesepakatan ini membuat Sulbar legah setelah sekian lama berjuang agar Sulbar menjadi bagian dari pengelolaan blok sebuku. Anwar menyebut kesepakatan ini bukan dalam hal perbatasan daerah. Namun, terkait dengan pengelolaan blok sebuku saja.

Selain itu, Anwar menyebutkan, pihaknya akan meminta kementerian ESDM agar kesepakatan ini berlaku surut. Alasannya, blok sebuku sudah beroperasi sejak 2013 lalu. Dengan demikian, jika dihitung-hitung, maka setidaknya US$200-300 juta atau setara dengan Rp 2,6 triliun-Rp3,9 triliun (kurs Rp13.000) harus disetorkan ke Sulbar jika berlaku surut.

“Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti kesepakatannya. Harapan kami berlaku surut. Potensi ke depan kami belum hitung. Tapi saya juga ingin mengatakan, ini adalah hari bersejarah. Kami berterima kasih pada pak Wapres. Masalah yang bertahun-tahun kita perdebatkan selesai mungkin hanya 30 menit saja,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin mengatakan pengelolaan bersama ini akan segera dilakukan. Dia menyebut, nantinya model pengelolaan melalui BUMD yang dibentuk kedua daerah dan tentu satu dengan yang lain akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dia pun menegaskan, kerjasama ini bersifat berkelanjutan. (fn)

- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/03/25/rp29-triliun-akan-mengalir-ke-sulbar.html#sthash.J8MAIh7a.dpuf