Kalsel-Sulbar Minta Kemendagri Selesaikan Soal Perbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU--Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta segera menyelesaikan sengketa tapal batas antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, S.E, saat berada di Mamuju, Jumat, mengatakan, DPR-RI mendesak Kemendagri menyelesaikan sengketa tapal batas antara Provinsi Kalsel dan Sulbar.  

 Ia mengatakan pentingnya penyelesaian tapal batas Provinsi Kalsel dan Sulbar agar dalam pengelolaan aset kedua wilayah tidak menimbulkan masalah. "Pengelolaan aset yang dimaksud adalah bagi hasil migas ketika ekploitasi minyak dan gas yang terletak diperbatasan kedua Provinsi tersebut dilaksanakan," katanya.

Menurut dia, masalah perbatasan timbul sesungguhnya karena keinginan pengelolaan aset migas dari kedua wilayah, sehingga masalah perbatasan tersebut harus secepatnya diselesaikan agar siapa yang berhak mengelola aset migas yang dikelola investor bisa ditetapkan.

"Koordinat batas kedua Provinsi itu harus ditetapkan agar juga bisa ditetapkan siapa yang berhak mengelola aset miga di perbatasan kedua daerah, tepatnya di wilayah kepulauan Lerelerekang yang terletak diselat Makassar," katanya.

Ia mengatakan, DPR-RI akan memberikan tenggang waktu penyelesaian tapal batas itu paling lambat sampai akhir tahun ini, agar tidak lagi timbul masalah. "Kami juga segera akan panggil Kemendagri membahas penyelesaian tapal batas antara Provinsi Kalsel dan Sulbar ini, agar masalahnya tidak berlarut-larut," katanya.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, sebelumnya sangat mendukung apabila masalah perbatasan di Sulbar diselesaikan pemerintah pusat. "Sebenarnya pemerintah di Sulbar menganggap tidak memiliki masalah perbatasan, hanya pemerintah di Kaltim saja yang selalu ingin merebut pulau Salissingan yang berada di perairan sulbar untuk masuk dalam wilayahnya," katanya.

Begitu juga dengan Provinsi Kalsel, yang ingin merebut pulau Lerelerekang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Majene Provinsi Sulbar karena pulau itu kaya akan Migas. "Sejak zaman orde baru Kalsel dan Kaltim tidak pernah berencana merebut pulau pulau yang ada di sulbar itu, baru sekarang ini mereka mau merebutnya ketika tahu pulau itu kaya akan Migas," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar akan mempertahankan pulaunya agar tidak direbut Provinsi Kaltim dan Kalsel meski tetap berharap pemerintah pusat dapat menengahi masalah perbatasan wilayahnya itu.