Komisis II DPR siap bantu penyelesaian batas wilayah Sulbar

Kamis, 18 April 2013 

Mamuju (ANTARA News) - Komisi II DPR RI berjanji akan membantu penyelesaian batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan dua provinsi di Kalimantan.

"Sulbar memiliki masalah perbatasan dengan dua Provinsi lainnya di Indonesia yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," kata ketua rombongan Komisi II DPR RI, Markus Nari, saat berkunjung di Mamuju, Kamis.

Komisi II DPR RI melakukan dialog dengan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, membahas persoalan sengketa perbatasan di Provinsi Sulbar.

Ia mengatakan, masalah perbatasan antara Provinsi Sulbar dan Provinsi Kaltim diselat Makassar akan diupayakan diselesaikan dengan pemerintah pusat agar tidak lagi menjadi masalah di masa mendatang.

"Masalah perbatasan di Indonesia, cukup banyak khususnya di daerah pemekaran, karena tidak adanya batas koordinat yang jelas ketika dibentuk menjadi Provinsi atau menjadi Kabupaten, ini masalah serius yang harus diselesaikan bersama," katanya.

Menurut dia, untuk mencegah masalah perbatasan kembali terjadi disetiap wilayah di Indonesia, maka setiap daerah yang akan dimekarkan di Indonesia, harus ditentukan dulu batas koordinatnya sehingga tidak akan menjadi masalah dikemudian hari.

"Jangan lagi ada pemekaran di Sulbar khususnya pemekaran kabupaten kalau batas wilayahnya yakni titik koordinatnya belum jelas karena itu bisa mengakibatkan masalah perbatasan, ini juga harus diberlakukan disetiap wilayah di Indonesia lainnya yakni memperjelas batas wilayah sebelum melakukan pemekaran," katanya.

Sementara itu Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, mengatakan sangat mendukung apabila masalah perbatasan di Sulbar diselesaikan pemerintah pusat.

"Sebenarnya pemerintah di Sulbar menganggap tidak memiliki masalah perbatasan, hanya pemerintah di Kaltim saja yang selalu ingin merebut pulau Salissingan yang berada di perairan sulbar untuk masuk dalam wilayahnya," katanya.

Begitu juga dengan Provinsi Kalsel, yang ingin merebut pulau Lerelerekang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Majene Provinsi Sulbar karena pulau itu kaya akan Migas.

"Sejak zaman orde baru Kalsel dan Kaltim tidak pernah berencana merebut pulau pulau yang ada di sulbar itu, baru sekarang ini mereka mau merebutnya ketika tahu pulau itu kaya akan migas," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar akan mempertahankan pulaunya agar tidak direbut Provinsi Kaltim dan Kalsel meski tetap berharap pemerintah pusat dapat menengahi masalah perbatasan wilayahnya itu.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Kontraktor Arab Garap Gas Selat Makassar

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM--Kontraktor dan perusahaan minyak ternama asal Uni Emirat Arab, Mubadala Petroleum memenangkan lelang eksplorasi minyak dan gas bumi wilayah kerja (WK) untuk Blok West Sebuku, Selat Makasar.

Bersama mitranya, Inpex Corporation, hasil produksi gas Mubadala
nantinya diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, termasuk kebutuhan untuk Indonesia timur.

Blok West Sebuku terletak di Selat Makassar, dan berada di perairan perbatasan Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, Koordinasi eksplorasi West Sebuku adalah SKK-Migas BP Migas Wilayah Kalimantan-Sulawesi.

"Penetapan Lelang Blok West Sebuku akan menambah ekstensi lebih lanjut untuk portofolio Mubadala di Indonesia," kata Chief Operating Officer Mubadala Petroleum Steve Peacock, seperti dilansir Tribunnews.

Mubadala Petroleum akan menjadi operator blok tersebut dengan bagian saham sebesar 75,5% dan Inpex memegang bagian saham yang tersisa sebesar 24,5%. Sejauh ini Mubadala Petroleum telah melakukan penelitian geologi di blok tersebut sepanjang tahun 2012 dan saat ini akan fokus pada akuisisi data seismik 3D.

Blok West Sebuku berdampingan dengan Blok Sebuku, dimana Mubadala Petroleum juga menjadi operator, melalui afiliasinya yaitu Pearl Oil (Sebuku) Limited, yang saat ini sedang mengembangkan lapangan Ruby.

"Lokasi West Sebuku berada dekat dengan infrastruktur yang sedang kami bangun di lapangan Ruby," ungkap dalam rilis resminya ke KONTAN, grup Tribunnews.

Di Blok Sebuku Pearl Oil bermitra dengan Total E&P dan Inpex Corporation. Nantinya, produksi gas dari lapangan Ruby diharapkan mengalir pada akhir tahun 2013.

Steve mengatakan, saat ini pipa sepanjang 312 kilometer (km) yang akan menghubungkan platform Ruby ke fasilitas gas Senipah darat, yang dioperasikan oleh Total E&P, saat ini telah selesai.

Kepala Perwakilan SKK-Migas Wilayah Kalimantan-Sulawesi Ngatijan saat berada di Mamuju, menyampaikan bahwa enam perusahaan asing yang melakukan tahap eksplorasi di Sulbar mulai "Angkat Kaki" karena gagal menemukan cadangan tetesan migas.

"Enam blok migas yang dilakukan tahap eksplorasi telah berhenti melakukan pencarian potensi karbohidrat gas atau minyak pada enam blok di daerah Sulbar. Praktis, tinggal tiga blok masih memungkinkan bisa mendapatkan tetesan migas,"katanya.

Pihaknya tinggal menunggu tiga blok yang masih tahap eksplorasi diluar dari Blok Sebuku yang akan segera berproduksi. Ngatijan menyampaikan, perusahaan asing yang mengelola migas di Sulbar dilakukan sejak 2009. Sayangnya, saat ini tinggal tiga blok yang diharapkan kelak mampu meneteskan migas.

SKK Migas telah mencanangkan 2013 sebagai tahun pengeboran migas yang diharapkan mampu mendapatkan tetesan migas.
Tahun ini BP Migas akan melakukan pengeboran hingga mencapai 250 sumur. Wilayah prioritas pengeboran rata-rata berada di kawasan timur Indonenesia,"ungkapnya.

Editor : Imam Wahyudi
Sumber : Tribunnews.com

2013 Indonesia Kebanjiran Investasi ASING Yang Kelolah SDA MIGAS

Menurut Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK MIGAS), yang juga Menteri ESDM Jero Wacik, kegiatan investasi minyak dan gas tahun ini, mencapai US$ 26,2 miliar. Komitmen investasi ini lebih tinggi dibandingkan periode 2012 US$ 21,88 miliar, yang tercermin dari rencana kerja dan anggaran kontraktor kontrak kerja sama (KKS) SK MIGAS.

Jero dalam siaran pers yang diterima, Selasa (8/1), SK MIGAS menyetujui rencana kerja dan anggaran dari 274 kontraktor. Ini terdiri dari 74 wilayah kerja (WK) eksploitasi dan 200 WK eksplorasi. Persetujuan anggaran untuk WK eksploitasi US$ 23,5 miliar. Ini terperinci sebagai biaya kegiatan eksplorasi US$ 2,3 miliar, pengembangan US$ 5 miliar, produksi US$ 14,7 miliar, dan administrasi umum sebanyak US$ 1,5 miliar. Tercatat rencana pengeboran di WK eksploitasi sebanyak 1.177 sumur pengembangan, 1.094 sumur kerja ulang (work over), dan 99 sumur eksplorasi.

Pada bagian lain juga terdapat anggaran di WK eksplorasi US$ 2,7 miliar yang dipergunakan untuk melakukan pengeboran sebanyak 75 sumur eksplorasi migas konvensional dan 82 sumur eksplorasi gas metana batubara (coal bed methane/CBM). “Kami meminta kontraktor KKS segera melaksanakan rencana kerja yang telah disetujui, sehingga target produksi dan penerimaan negara dapat tercapai,” kata Jero

Pemerintah Dinilai Tak Punya Akses ke Data Migas RI

Hendra Kusuma - Okezone

Sabtu, 30 Maret 2013

JAKARTA - Pemerintah dinilai belum memperhatikan pentingnya eksplorasi minyak. Hal ini terbukti dengan belum lengkapnya data cadangan minyak bumi di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohohari mengungkapkan, saat ini regulasi hanya menekankan kepada produksi dibandingkan dengan eksplorasi.

"Pemerintah saja belum punya data, data tersebut yang punya Kontaktor Kontrak Kerjasama (KKKS)," kata Rovicky di di Ballroon Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/3/2013).

Rovicky melanjutkan, bisa saja data tersebut di berikan kepada pemerintah. Namun, dia khawatir data tersebut takut di salah pergunakan oleh pihak pemerintah. "Takutnya data tersebut diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kepada kompetitor KKKS lainnya," tambah dia.

Menurutnya, permasalahan migas saat ini terjadi karena desakan untuk terus memproduksi di bandingkan dengan eksplorasi, dan tidak adanya penemuan lapangan baru.

Tidak hanya kurangnya eksplorasi, saat ini regulasi pun lebih banyak regulasi mengenai produksi. Maka dari itu, dengan eksplorasi yang kurang akan menyebabkan hasil produksi yang kurang.

"Masih minim data, sehingga seharusnya penyedia data, lalu bisa diakses oleh pelaku industri. Jadi sebenarnya datanya sudah ada tapi aksesnya belum ada," Jelasnya. (mrt)

PAMBOANG KANDUNG EMAS, MIGAS DI PULAU LEREKLEREKAN

MAJENE - Luar biasa Kabupaten Majene ini, diam-diam ternyata pendam harta karun. Tak bisa dipungkiri, Kabupaten Majene yang disebut tanah gersang dan hanya tumbuh pohon kelapa dan ubi kayu sebagai tanaman andalan.
Sekarang, mulai dilirik sejumlah investor. Tidak sedikit harta karun yang dikandung Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat. Bahkan hasilnya sudah mulai terkuak pasca diteliti oleh sejumlah observator asing di daerah ini.

Kalau Pulau Lerek-Lerekang Desa Sendana Kecamatan Sendana mengandung minyak dan gas, Desa Betteng Kecamatan Pamboang endap emas. Potensi sumber daya alam Kabupaten Majene ini cukup besar.
Dan tidak menutup kemungkinan di kecamatan lainnya juga menyimpan sumber daya alam yang berbeda.

Untuk potensi migas di Pulau Lerek-lerekang, pihak investor sebagai penambang sudah melakukan observasi dan siap untuk melakukan eksploitasi untuk jangka waktu yang lama. Bahkan menjadi sengketa setelah diketahui kapasitas migas yang dikandung pulau ini melebihi stok migas di Pulau
Kalimantan seperti Balikpapan dan sekitarnya.

Sementara untuk di Desa Betteng Kecamatan Pamboang, potensi sumber daya alam yang dikandung yakni emas. Dari hasil penelitian, bahwa jumlah hamparan biji emas yang tertimbun di bawah tanah seluas 4.698 Hektar di Desa Betteng.

Biji emas yang di terhampar di desa tersebut belum disentuh pihak investor dari luar Majene. Demikian disebutkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Majene, Ahmad Rafli kepada wartawan media ini.

Potensi tersebut, kata dia, merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun
2009 lalu. Kendati demikian, Rafli mengaku jika pengelolaan tambang biji emas ini terkendala soal publikasi. Kesan belum dilirik oleh investor akibat
informasi soal potensi kandungan biji emas yang tidak maksimal.

Media, menurut Rafli sangat membantu dalam mempopulerkan kekayaan alam sebuah daerah.

Dia menambahkan, investor harus mengetahui dan memperkirakan potensi untuk menanamkan modalnya meskipun telah dilakukan penelitian tapi perlu
dikaji ulang untuk menentukan berapa jumlah kandungan biji emas pada lokasi yang dimaksud.

"Bukan hanya masalah publikasi untuk menarik
minat pengusaha maupun investor untuk menanamkan saham dalam mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) namun harus dilengkapi dengan data yang jelas,"
tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk melakukan kajian lanjutan terhadap hasil yang dilakukan oleh Kementerian ESDM beberapa tahun lalu, Distamben Majene harusmemiliki peralatan yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memungkinkan, setelah itu baru melakukan publikasi sebab jelas banyak pengusaha yang berminat untuk menanamkan modalnya jika mengetahui potensinya secara menyeluruh.(hfd/ahm)

Tapal Batas, PR yang Wajib Tuntas

KKMSB on 16 Juli 2012

JAKARTA — Masalah tapal batas wilayah antar provinsi tampaknya telah
lama menjadi pekerjaan rumah Pemprov Sulbar.
Bagian barat, utara dan selatan Sulbar, belum ada kejelasan patokan
pemisah antara provinsi termuda ini dengan provinsi-provinsi
tetangganya.
Berbagai permasalahan batas wilayah turut menuai keprihatinan dari
wakil Sulbar di Senayan. Sehingga, Anggota DPR RI, Salim S Mengga
menyebut perlunya keseriusan menuntaskan pekerjaan rumah ini.
“Di Sulteng dengan Matra, wilayahnya punya kita tapi KTP-nya Sulteng.
Kenapa, karena kita tidak serius. Sama dengan Polman dengan Pinrang
Sulsel, belum juga selesai. Itu kan mesti duduk bersama-sama. Semua
harus serius mengurusnya,” terang Salim, Jumat, 13 Juli.
Anggota Komisi II DPR RI yang juga membidangi pemerintahan dalam
negeri dan otonomi daerah itu, menjelaskan, batas wilayah antar
Provinsi merupakan domain Pemprov, bukannya diserahkan kepada
pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung.
Permasalahan batas wilayah Sulbar yang belakangan terus memanas adalah
antara Kabupaten Majene Sulbar dan Kabupaten Kota Baru Kalimantan
Selatan (Kalsel).
Kedua daerah sama-sama mengklaim Pulau Lerek-lerekang atau Lari-larian
versi Kalsel masuk dalam dalam wilayah mereka. Salim sendiri telah
menyatakan kesiapan untuk terlibat mempertahankan pulau itu.
“Sebenarnya, kasus ini sudah lama, Pemprov tau walaupun yang dituntut
Mendagri. Kemarin baiknya tidak didiamkan, jangan nanti kita kalah
baru bereaksi. Ada upaya-upaya kita mencegah,” beber Salim.
Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Kalsel atas gugatan
terhadap Permendagri nomor 43 tahun 2011
tentang penetapan Pulau Lereklerekang dalam wilayah Sulbar, Pemprov
menghubungi pengacara Yusril Ihza Mahendra.
Jasa pengacara nasional ini, diharapkan dapat mempertegas keberadaan
pulau itu dalam wilayah administrasi Majene Sulbar. Harapan itu juga
telah mendapat dukungan politik dari DPRD Sulbar.
Upaya tersebut, lanjut Salim, mesti terus mendapat pengawalan dari
Pemda. Apalagi jika Sulbar tidak ingin kehilangan wilayah yang kaya
akan potensi minyak dan gas.
“Ini masalah Sulbar secara keseluruhan. Bukan hanya Majene harus
dimonitor. Termasuk ketika di Yusril. Tapi dia (Yusril) akan lihat
dulu posisinya. Mudah-mudahan dari Yusril ada hasil yang baik,” imbuh
Anggota DPR Dapil Sulbar itu.
Ia kembali mengingatkan bahwa sebelum berpisah dari Sulsel, pulau
Lereklerekang masih tetap masuk dalam wilayah Sulsel dan tidak ada
daerah lain yang berani menyerobot. “Harus dilibatkan daerah induk
kita. Dulu kan masuk Sulsel, setelah mekar baru masuk Sulbar,” tandas
Salim yang juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Mandar Majene Sulbar
(KKMSB). (rul)

Dimuat di http://www.radar-sulbar.com/nasional/tapal-batas-pr-yang-wajib-tuntas/

ESDM Cabut 18 Kontrak Migas Mandul

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri (terminasi) 18 kontrak kerja sama migas karena investor dinilai tidak melaksanakan komitmen eksplorasi. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang melakukan eksplorasi.

”Wilayah kerja yang akan diterminasi itu saat ini masih dievaluasi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas). Nanti rekomendasi diserahkan kepada pemerintah untuk diputuskan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka,” ujar Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro di Jakarta, Sabtu (30/3).

Terhadap KKKS yang berinisiatif mengembalikan wilayah kerjanya secara sukarela, pemerintah akan menindaklanjuti dengan terminasi dan memintanya menyerahkan data pengeboran. ”KKKS seharusnya dapat memenuhi komitmen yang tertera dalam draf kontrak kerja sama. Kalau ada permasalahan seperti tumpang tindih lahan, bisa berkoordinasi dengan kami,” sebutnya.

Edy menuturkan, menteri ESDM akan menugaskan salah satu staf ahlinya untuk menangani permasalahan di bidang migas serta berkoordinasi dengan instansi lain. Dengan penanganan khusus itu, diharapkan permasalahan lebih cepat diselesaikan. ”Kami akan proaktif membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tegasnya.

Persoalan yang terjadi dalam kegiatan usaha migas, tambah dia, bukan semata-mata kesalahan KKKS. Kadang permasalahan tersebut juga terkait dengan hal lain, misalnya ketersediaan infrastruktur serta sarana transportasi. Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait harus berjalan baik. ”Masalah-masalah yang timbul kan harus dilihat bukan dari segi mereka saja, tetapi juga masalah eksternal,” ungkapnya.

Secara rutin, pemerintah mengevaluasi kerja KKKS sejak perjanjian ditandatangani hingga eksplorasi maupun produksi. Terhadap KKKS yang tidak melaksanakan komitmen, pemerintah akan bertindak tegas. ”Perusahaan yang sudah produksi pun kami lihat. Sebab, walaupun ia produksi, tapi harus melaksanakan eksplorasi untuk menambah potensi cadangan,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah secara intensif tengah menggodok kebijakan insentif untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi migas. Kebijakan itu diharapkan segera rampung Mei mendatang. ”Kami bersama-sama SKK Migas sedang menggodok insentif apa yang cocok diberikan untuk eksplorasi. Apakah dari fiskal atau nonfiskal. Gunanya meningkatkan produksi secara nasional,” katanya.

Insentif bagi kegiatan eksplorasi sangat penting untuk penambahan cadangan di masa mendatang. Jika eksplorasi tidak dilakukan saat ini, tidak akan ada cadangan di masa mendatang. Karena itu, dia kembali mengingatkan agar KKKS melaksanakan komitmen investasi sesuai dengan kontrak. (wir/c11/oki)

Investor China Lirik Potensi Migas Sulbar

Metrotvnews.com, Mamuju: Investor swasta asal China melirik potensi minyak dan gas di Provinsi Sulawesi Barat karena mereka mengetahui adanya potensi cadangan migas setelah sempat berkomunikasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Sulbar.

"Pengusaha asing asal China tidak hanya berminat mengelola tambang emas. Namun, juga berkeinginan untuk mencari titik migas pada sejumlah blok yang ada di Sulbar," kata Profesor Ishake, juru bicara investor China, saat bertandang ke Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Kamis (28/3).

Ia mengatakan bahwa ada tawaran dari pemerintah untuk melakukan pencarian migas di Sulbar. Namun, hal itu belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat karena harus melalui proses panjang serta pengurusannya mesti mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM.

Ishake menyampaikan bahwa para pengusaha asing itu tidak berkecil hati mengelola tambang migas walaupun sebelumnya ada enam perusahaan asing gagal menemukan cadangan migas.

"Bisa jadi kami yang mendapat rezeki setelah enam perusahaan asing yang menghentikan kegiatan eksplorasi gagal. Bukan tidak mungkin, dari enam blok migas gagal karena persoalan belum beruntung menemukan cadaganan migas di provinsi terbungsu ini," ungkapnya.

Sebelumnya, ada enam perusahaan asing yang melakukan tahap eksplorasi di perairan Sulbar mulai angkat kaki karena gagal menemukan cadangan tetesan migas.

"Enam blok migas yang dilakukan tahap eksplorasi telah berhenti melakukan pencarian potensi karbohidrat gas atau minyak pada enam blok di daerah Sulbar. Praktis, tinggal tiga blok masih memungkinkan bisa mendapatkan tetesan migas," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulbar Agussalim Tamaodjoe.

Menurut dia, tiga blok yang masih tahap eksplorasi, yakni blok South Mandar yang dikerjakan oleh PT Exploration and Production, Blok Malunda, dan Blok Budong-Budang oleh Pt NV Tatetely.

Enam blok yang gagal, di antaranya PT Marathon Oil yang melakukan pengeboran migas di Blok Pasangkayu, PT Exxon Mobile di Blok Surumana Kabupaten Mamuju Utara, kemudian PT Conoco Philips di Blok Kuma perbatasan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara, Blok Karama Mamuju yang dikerjakan Statoil dan beberapa blok lainnya.

Oleh karena itu, kata dia, enam blok ini telah dikembalikan ke pemerintah pusat untuk dilelangkan kembali.
`
"Kita berharap, ada pengusaha asing kembali melakukan pencarian titik migas dari enam blok yang sebelumnya gagal. Bukan tidak mungkin, di antara
enam blok ini ada yang berhasil ditemukan cadangan migas," kata Agus. (Ant)
Editor: Asnawi Khaddaf

Investor China Lirik Potensi Migas Sulbar

Jumat, 29 Maret 2013
Oleh: Aco Ahmad

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Investor swasta asal negara China melirik potensi minyak dan gas di Provinsi Sulawesi Barat karena mereka mengetahui adanya potensi cadangan migas setelah sempat berkomunikasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Sulbar.

"Pengusaha asing asal China tidak hanya berminat mengelola tambang emas. Namun, juga berkeinginan untuk mencari titik migas pada sejumlah blok yang ada di Sulbar," kata Profesor Ishake, juru bicara investor China, saat bertandang ke Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan bahwa ada tawaran dari pemerintah untuk melakukan pencarian migas di Sulbar. Namun, hal itu belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat karena harus melalui proses panjang serta pengurusannya mesti mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM.

Ishake menyampaikan bahwa para pengusaha asing itu tidak berkecil hati mengelola tambang migas walaupun sebelumnya ada enam perusahaan asing gagal menemukan cadangan migas.

"Bisa jadi kami yang mendapat rezeki setelah enam perusahaan asing yang menghentikan kegiatan eksplorasi gagal. Bukan tidak mungkin, dari enam blok migas gagal karena persoalan belum beruntung menemukan cadaganan migas di provinsi terbungsu ini," ungkapnya.

Sebelumnya, ada enam perusahaan asing yang melakukan tahap eksplorasi di perairan Sulbar mulai angkat kaki karena gagal menemukan cadangan tetesan migas.

"Enam blok migas yang dilakukan tahap eksplorasi telah berhenti melakukan pencarian potensi karbohidrat gas atau minyak pada enam blok di daerah Sulbar. Praktis, tinggal tiga blok masih memungkinkan bisa mendapatkan tetesan migas," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulbar Agussalim Tamaodjoe.

Menurut dia, tiga blok yang masih tahap eksplorasi, yakni blok South Mandar yang dikerjakan oleh PT Exploration and Production, Blok Malunda, dan Blok Budong-Budang oleh Pt NV Tatetely.

Enam blok yang gagal, di antaranya PT Marathon Oil yang melakukan pengeboran migas di Blok Pasangkayu, PT Exxon Mobile di Blok Surumana Kabupaten Mamuju Utara, kemudian PT Conoco Philips di Blok Kuma perbatasan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara, Blok Karama Mamuju yang dikerjakan Statoil dan beberapa blok lainnya.

Oleh karena itu, kata dia, enam blok ini telah dikembalikan ke pemerintah pusat untuk dilelangkan kembali.

` "Kita berharap, ada pengusaha asing kembali melakukan pencarian titik migas dari enam blok yang sebelumnya gagal. Bukan tidak mungkin, di antara enam blok ini ada yang berhasil ditemukan cadangan migas," kata Agus.

Editor : D.Dj. Kliwantoro



COPYRIGHT © 2013