Komisis II DPR siap bantu penyelesaian batas wilayah Sulbar

Kamis, 18 April 2013 

Mamuju (ANTARA News) - Komisi II DPR RI berjanji akan membantu penyelesaian batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan dua provinsi di Kalimantan.

"Sulbar memiliki masalah perbatasan dengan dua Provinsi lainnya di Indonesia yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," kata ketua rombongan Komisi II DPR RI, Markus Nari, saat berkunjung di Mamuju, Kamis.

Komisi II DPR RI melakukan dialog dengan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, membahas persoalan sengketa perbatasan di Provinsi Sulbar.

Ia mengatakan, masalah perbatasan antara Provinsi Sulbar dan Provinsi Kaltim diselat Makassar akan diupayakan diselesaikan dengan pemerintah pusat agar tidak lagi menjadi masalah di masa mendatang.

"Masalah perbatasan di Indonesia, cukup banyak khususnya di daerah pemekaran, karena tidak adanya batas koordinat yang jelas ketika dibentuk menjadi Provinsi atau menjadi Kabupaten, ini masalah serius yang harus diselesaikan bersama," katanya.

Menurut dia, untuk mencegah masalah perbatasan kembali terjadi disetiap wilayah di Indonesia, maka setiap daerah yang akan dimekarkan di Indonesia, harus ditentukan dulu batas koordinatnya sehingga tidak akan menjadi masalah dikemudian hari.

"Jangan lagi ada pemekaran di Sulbar khususnya pemekaran kabupaten kalau batas wilayahnya yakni titik koordinatnya belum jelas karena itu bisa mengakibatkan masalah perbatasan, ini juga harus diberlakukan disetiap wilayah di Indonesia lainnya yakni memperjelas batas wilayah sebelum melakukan pemekaran," katanya.

Sementara itu Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, mengatakan sangat mendukung apabila masalah perbatasan di Sulbar diselesaikan pemerintah pusat.

"Sebenarnya pemerintah di Sulbar menganggap tidak memiliki masalah perbatasan, hanya pemerintah di Kaltim saja yang selalu ingin merebut pulau Salissingan yang berada di perairan sulbar untuk masuk dalam wilayahnya," katanya.

Begitu juga dengan Provinsi Kalsel, yang ingin merebut pulau Lerelerekang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Majene Provinsi Sulbar karena pulau itu kaya akan Migas.

"Sejak zaman orde baru Kalsel dan Kaltim tidak pernah berencana merebut pulau pulau yang ada di sulbar itu, baru sekarang ini mereka mau merebutnya ketika tahu pulau itu kaya akan migas," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar akan mempertahankan pulaunya agar tidak direbut Provinsi Kaltim dan Kalsel meski tetap berharap pemerintah pusat dapat menengahi masalah perbatasan wilayahnya itu.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013