JAKARTA — Menindaklanjut hasil kunjungan kerja Muspida Majene ke
Pulau Lere-lerekang 4 Juni lalu, Pemkab Majene mengadakan pertemuan
dengan anggota DPR dan DPR RI asal Sulbar di Jakarta, di Hotel Golden
Boutiq, Jakarta, Rabu mal12 Juni, malam.
Pertemuan ini dilakukan guna mencari solusi mengenai status Pulau
Lere-lerekang agar tetap masuk dalam wilayah Majene, Sulbar. Terlebih
setelah pulau tersebut menjadi area eksploitasi gas oleh Pearl Oil.
“Pertemuan ini kami adakan guna mendapat masukan dari wakil-wakil kita
di DPD dan DPR tentang bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita
lakukan. Bukan hanya itu, dukungan konkrit dan membantu
mengkomunikasikan hal ini dengan pihak Pemprov Sulbar. Sebab
bagaimana pun juga, persoalan ini bukan hanya persoalan Kabupaten
Majen tapi Sulbar,” ucap Bupati Majene Kalma Katta dalam pertemuan itu.
Lebih dalam, dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Majene A.
Baharuddin menjelaskan hasil pertemuan yang dilaksanakan oleh KKKS
Pearl Oil Limited (A Mubadala Petroleum Affiliate) yang dilaksanakan
pada 21 Mei 2013 lalu di di Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa,
Bali dan Nusatenggara, Jalan Panglima Sudirman No. 62 Surabaya.
Baharuddin mengungkapkan, ketika pertemuan itu dilangsungkan, pihak
Pearl Oil Limited memberkan aktivitas yang terlah dikerjakan dan apa
yang dilaksanakan. Diantaranya; semua perizinan yang menyangkut
pengelolaan gas bumi di Blok Sebuku diterbitkan oleh Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian, sumur Gas Ruby berada
kurang lebih 18 mil laut sebelah timur Pulau Lere-lerekang. Pemasangan
pipa sepanjang 312 km dari Sumur Gas Ruby sampai ke Bontang,
Kalimantan Timur (Kaltim) juga telah selesai dilaksanakan. Sementara
pemasangan anjungan (platform) sementara berlangsung.
Direncanakan pada Oktober 2012, penyambungan pipa dengan sumur gas
dapat dilakukan dan kran pipa sudah dibuka dan secara otomatis gas
sudah dapat mengalir ke Pabrik Pupuk 5 Sriwijaya di Botang.
Badaruddin menjelaskan lagi. Dalam pertemuan dengan Pearl Oil beberapa
waktu lalu, tidak ada penjelasan dari perusahaan tersebut mengenai
perbatasan wilayah antara Kabupaten Majene, Sulbar dengan Kabupaten
Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Demikian halnya mengenai bagi
hasil gas, karena hal tersebut sudah ada aturan dari pemerintah pusat.
Tetapi, kata Baharuddin, pihak KKKS Pearl Oil bersedia membantu dan
mendampingi penyampaian revisi perizinan-perizinan berikutnya di
Kementerian SDM. Pihak Pearl Oil mengharapkan kiranya status quo Pulau
Lere-lerekang bisa segera diselesaikan karena itu akan lebih
menguntungkan Majene.
Badaruddin menambahkan, sebagai tindak lanjut atas pertemuan dengan
Pearl Oil, Pemprov Sulbar maupun Pemkab Majene memberikan tanggapan
khusunya mengenai perizinan/persuratan aktivitas eksplorasi maupun
eksploitasi diajukan oleh Pearl Oil. Tapi titik koordinat Sumur Gas
Ruby, tidak dijawab.
Sementara keinginan untuk mengajukan pergantian nama Blok Sebuku
menjadi Blok Tpilayo untuk sementara dipertimbangkan karena proses
penggantian nama dapat mempengaruhi proses administrasi dan
kegiatan di lapangan.
Hal yang masih menjadi pertanyaan, kenapa saat pengajuan perizinan ke
pusat (Kementerian ESDM) rencana pelaksanaan eksplorasi dan
eksploitasi serta izin-izin lainnya, tidak ada tembusannya ke Pemprov
Sulbar maupun Pemkab Majene. Tapi ternyata pemerintah pusat sudah
mewakili, termasuk MoU antara Pemerintah RI dengan pemenang pelaksana
kegiatan pengelolaan gas, minyak, dan mineral.
Selain itu, persoalan batas wilayah juga belum tuntas. Sehingga Pulau
Lere-lerekang dalam status quo. Semua hal tersebutlah yang menjadi
pokok bahasan dalam pertemuan malam kemarin.
Pertemuan di Jakarta di hadiri anggota DPD RI Iskandar Baharuddin
Lopa, KH Sybli Sahabuddin, Mulyana Isham, dan Asri Anas, serta satu
anggota DPR RI Ibnu Munzir.
Dari Kabupaten Majene ada Bupati Majene Kalma Katta, Sekkab Majene
Samsiar Muchtar, Asisten I Pemkab Majene Ahmad Hasan, Kadis
Pertambangan dan Mineral Majene Rafli Nur, Kepala Bappeda Majene
Baharuddin, dan Sekretaris DPRD Majene Arifuddin.
Tidak ketinggalan Ketua DPRD Majene Hajar Nuhung dan tiga wakil Wakil
Ketua DPRD Majene Lukman, Marzuki Nurdin, dan Hasriadi, serta anggota
DPRD Majene; Rusbi Hamid, Basri M, Abdul Wahab, Yahya Nur, Darmansya,
Idham, Hasbina, dan Nurlaela Darwis. (mra/ham)
No comments:
Post a Comment