DBH Mamuju dari Pemerintah Pusat Rp37 Miliar

Minggu, 12 Juni 2011 22:32 WITA | Ekonomi Mamuju (ANTARA News) - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011, dari pemerintah pusat sekitar Rp37 miliar. Bupati Kabupaten Mamuju Suhardi Duka di Mamuju, Minggu, mengatakan, anggaran dana DBH untuk dialokasikan bagi pembangunan yang ada di Mamuju itu disalurkan melalui APBN tahun 2011. Menurut dia, dana DBH yang didapatkan Mamuju itu bersumber dari hasil pajak sejumlah pertambangan migas di Mamuju, baik yang sedang melakukan ekplorasi maupun yang sedang melakukan pengeboran. Selain itu, lanjutnya, didapatkan dari pajak hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan jasa, yang dikelola pemerintah dan masyarakat di Mamuju. Bupati mengatakan, anggaran DBH yang didapatkan Mamuju tersebut dianggap masih sangat minim dibandingkan kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan di Mamuju agar terus meningkat di masa mendatang. "Pemerintah sedang giat membangun infrastruktur di daerah ini khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan untuk pelayanan masyarakat mupun di bidang infrastruktur pertanian, dan perbaikan sarana jalan agar dengan diperbaikinya sektor itu dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi pendapatan daerah agar dapat meningkat," katanya. Sehingga, ujarnya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, untuk dapat membangunnya sejumlah kebutuhan itu agar pertumbuhan pembangunan daerah ini dapat juga meningkat. Oleh karena itu, ia berharap tiga perusahaan migas yang sedang melakukan ekplorasi dan pengeboran migas di wilayahnya antara lain PT Tately NV yang melakukan pengeboran migas di daratan Mamuju dan PT Marathon Oil serta Conoco Philips yang melakukan eksplorasi migas di perairan Mamuju, dapat segera berhasil. "Ketika itu dapat berhasil maka diyakini DBH Mamuju yang akan disumbangkan dari sektor migas dapat meningkat drastis menjadi Rp5 triliun per tahun," katanya. (T.KR-MFH/F003) COPYRIGHT © 2011 http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/28885/dbh-mamuju-dari-pemerintah-pusat-rp37-miliar