Mamuju (ANTARA News) - Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Harry Warganegara, meminta dukungan politik untuk memanggil perusahaan minyak dan gas yang melakukan ekplorasi di wilayah Selat Makassar karena belum memberikan kontribusi untuk daerah.
"Ada delapan perusahaan asing yang saat ini mencari migas di lepas pantai Sulbar diantaranya blok Suremana dan blok Mandar dikerjakan PT Exxon Mobil Indonesia, dan blok Pasangkayu oleh PT Marathon Indonesia," kata Harry Warganegara di Mamuju, Senin.
Potensi migas lainnya yang dilakukan ekplorasi di lepas pantai Sulbar blok Kuma oleh PT Conoco-Phillips Ina, blok Karama dikerjakan PT Star Oil-Pertamina, blok Karama oleh Pearl Oil, blok Malunda oleh PT Exploration and Production, dan blok South Mandar yang dikerjakan PTT Exploration and Production.
"Blok-blok migas ini yang memenangkan tender sejak 2005 oleh perusahaan perusahaan migas kelas dunia. Namun kehadirannya dalam tahap ekplorasi belum mampu memberikan kontribusi yang positif minimal kehadirannya yang baru mencari titik minyak itu memanfaatkan jasa logistik lokal tanpa harus mengambil jasa logistik perusahaan asal Kalimantan Timur," katanya.
Harry yang juga ketua Kadinda Sulbar ini mengatakan, perusahaan migas di lepas pantai ini sulit diajak untuk memberdayakan perusahaan mitra BUMD untuk pengadaan logistik atau pengadaan kebutuhan perusahaan migas seperti air bersih mineral, pipa maupun pengadaan jasa lainnya.
"Perusahaan asing yang melakukan pencarian minyak masih memanfaatkan dari provinsi Kaltim karena alasan Sulbar belum siap dibandingkan Kaltim. Namun, itu kami protes karena kita juga bisa melakukan hal yang sama,"kata dia.
Salah satu upaya yang dilakukan BUMD untuk mengajak perusahaan migas ini kata dia, telah mendatangi BP Migas di Jakarta maupun perusahaan minyak.
Namun saat dirinya berada di BP Migas, mereka justeru berdalih bahwa yang ngebor bukan BP Migas melainkan perusahaan yang memenangkan tender proyek tersebut.
"Prinsipnya BP Migas dan pihak perusahaan tidak memberikan peluang kepada BUMD Sulbar untuk mengajak mereka bermitra dengan kita sehingga kita sulit mendatangkan PAD dari eksplorasi ini,"terangnya.
Karena itu kata dia, DPRD hendaknya membantu BUMD untuk memanggil perusahaan atau mengajukan ke DPR RI untuk memanggil BP Migas.
"Akan lebih efektif apabila DPR secara kelembagaan memanggil langsung perusahaan migas bersama BP Migas untuk membicarakan mengenai kontribusi perusahaan terhadap daerah dalam proses pencarian minyak,"ungkapnya.
Jika alasan perusahaan bahwa perusahaan yang menjadi mitra BUMD belum siap memenuhi kebutuhan perusahaan itu hal yang keliru karena prinsipnya perusahaan mitra BUMD tetap siap untuk melaksanakan sepanjang ada kontrak.
"Jika kontrak ada maka perusahaan mitra BUMD akan siap menyuplai kebutuhan perusahaan migas yang ada di lepas pantai. Tidak mungkin alat kami dahulukan apabila belum ada kontrak,"tutur Harri.
Ia mengatakan, saat ini perusahaan Migas yang dapat memberikan kontribusi PAD hanya perusahaan Tately karena mereka melakukan pengeboran di darat.
"Kerjasama yang dilakukan berjalan baik karena kita sudah bisa mendorong perusahaan mitra BUMD untuk menjadi mitra PT Tately," katanya.(T.KR-ACO/M019)
COPYRIGHT © 2011
http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/28910/bumd-minta-dukungan-politik-memanggil-perusahaan-migas
No comments:
Post a Comment