Mamuju Targetkan Investasi Rp5 Triliun 2015

09-05-2011 1
Mamuju (Phinisinews) - Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, menargetkan investasi yang masuk kedaerahnya sekitar Rp5 triliun hingga tahun 2015, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bupati Mamuju Drs Suhardi Duka MM di Mamuju, Senin, mengatakan Pemerintah di Kabupaten Mamuju menargetkan dana investasi sebesar Rp1 triliun setiap tahun mulai tahun 2011.

Sehingga, kata dia, dalam lima tahun mendatang (2015) atau hingga kepemimpinannya sebagai Bupati Mamuju berakhir, investasi yang ditargetkan pemerintah di Mamuju mencapai Rp5 triliun.

Ia mengatakan, meskipun belum dikelola namun sumber daya alam yang ada di Mamuju cukup melimpah seperti di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan pertambangan akan menjadi andalan untuk menarik investasi.

Menurut dia, sejumlah investor sudah berdatangan ke Mamuju, untuk mengelola sumber daya alam tersebut sehingga pemerintah di Mamuju sangat optimistis target investasi sekitar Rp5 triliun tersebut akan dicapai ditahun 2015 mendatang.

Apalagi, kata dia, sejumlah perusahaan asing sedang melakukan investasi dengan melakukan ekploitasi dan eksplorasi migas di Sulbar diantaranya PT Chonoco Phillips di Blok Kuma dan PT Stat Oil di blok Karama Kabupaten Mamuju yang sudah melakukan eksploitasi migas.

Sementara itu, PT Exon Mobil sudah melakukan eksplorasi di block Suremana dan block Mandar serta PT Marathon Indonesia di block Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, selain itu, Pearl Oil mengeksplorasi migas di block Karama dan PT Exploration and Production di block Malunda, Kabupaten Majene, dan PT Exploration and Production yang mengekplorasi migas di block South Mandar.

Menurut dia, dengan adanya investasi itu maka diharapkan kontribusi investasi di Mamuju akan besar dan lapangan kerja bagi masyarakat di Mamuju juga dapat meningkat sehingga pendapatan masyarakat yang saat ini sekitar Rp9 juta pertahun juga dapat meningkat.

"Kita harapkan dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi Sulbar yang masih sekitar sembilan persen pada tahun ini dapat meningkat begitu juga dengan kemiskinan yang saat ini mencapai sekitar delapan persen di Mamuju dapat mengalami penurunan," katanya.

(Sumber: PhinisiNews/Ant)

http://www.phinisinews.com/read/2011/5/9/2539-mamuju_targetkan_investasi_rp5_triliun_2015

Tately Anggarkan 31 Juta Dolar Untuk Pengeboran

12-06-2011
Mamuju (Phinisinews) - Perusahaan minyak gan Gas Tately NV menghabiskan anggaran sekitar 31 juta dolar Amerika serikat untuk melakukan pengeboran migas di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Anggaran itu dikatakan Manajer Operasional Tately NV Mike Ellis pada peresmian pengeboran migas di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Minggu.

Acara pengeboran migas perdana di Kecamatan Tommo itu dihadiri sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Arsyad Hafid dan Bupati Mamuju Drs Suhardi Duka MM beserta ratusan masyarakat Kecamatan Tommo.

Mike Ellis mengatakan, pengeboran migas di Kecamatan Tommo merupakan pengeboran migas kedua yang dilakukan PT Tately NV di daratan Provinsi Sulbar, setelah sebelumnya perusahaan itu melakukan pengeboran migas di Kecamatan Sarudu.

Ia mengatakan, pengeboran migas di Kecamatan Tommo itu menghabiskan anggaran sekitar 31 juta dolar.

Menurut dia, pengeboran migas akan dilakukan hingga kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan bumi.

"Semoga saja ada migas di perut bumi meski tidak dapat dipastikan pengeboran migas yang dilakukan ini akan menemukan hasil atau tidak,"katanya.

Mike Ellis mengakui, meski telah membuang anggaran besar untuk pengeboran migas, perusahaannya tidak takut mengalami risiko kerugian karena diyakini bahwa Blok migas di Kecamatan Tommo memiliki potensi yang cukup besar.

"Jika tidak menemukan migas di lokasi pengeboran migas sekarang, kami akan melakukan pengeboran migas di Kecamatan Tommo hingga dua sampai tiga titik lagi, karena kami yakin ada migas di dalam perut bumi di Kecamatan Tommo ini,"katanya.

Ia mengatakan, pengeboran migas di Kecamatan Tommo akan memakan waktu dua bulan untuk mencapai kedalaman 1.000 meter sehingga butuh waktu setengah tahun mengebor migas di daerah itu.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar M Arsyad Hafid berharap pengeboran migas yang dilakukan PT Tately NV dapat berhasil karena akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah ini.

"Kami berharap pengeboran migas ini berhasil karena akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan ekonomi daerah dapat maju sehingga masyarakat di Kecamatan Tommo diharapkan dapat mendukung pengeboran migas ini," katanya.

(Sumber: PhinisiNews/Ant)
http://www.phinisinews.com/read/2011/6/12/3279-tately_anggarkan_31_juta_dolar_untuk_pengeboran

Tately Garap Lahan Migas Di Mamuju

14-06-2011
Mamuju (Phinisinews)-Perusahaan Minyak dan Gas Tately NV memiliki lahan minyak dan gas yang ada di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat seluas 5900 kilometer persegi.

Senior Geocientist Tately NV, Farry Hakim, di Mamuju, Selasa, mengatakan, PT Tately NV memiliki lahan konsesi minyak dan gas (Migas) di kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara (Matra) sekitar 5900 kilometer persegi berdasarkan kontrak yang diberikan pemerintah Indonesia ditingkat pusat.

Ia mengatakan, perusahaan asing Tately NV pada tahun ini telah menggarap sekitar 600 kilometer persegi lahan konsesi migasnya dari keseluruhan lahan konsesi migasnya di Matra itu, untuk kebutuhan melakukan pengeboran migas.

"Lahan konsesi migas Tateli NV didaratan Kecamatan Sarudu Matra yang sudah digarap sekitar 600 kilometer persegi itu untuk kebutuhan melakukan pengeboran sebanyak satu sumur migas didalam perut bumi, untuk mencari migas,"katanya.

Menurut dia, dari pengeboran migas yang dilakukan itu TatelY NV hanya menemukan potensi gas pada kedalaman sekitar 727 meter dibawah perut bumi, namun gas tersebut tidak dapat dikelola Tately NV sehingga pengeboran disumur migas itu dihentikan sementara.

"Butuh anggaran besar dan teknologi canggih untuk mengelola gas di sumur yang disebut sumur LG 1 itu, sehingga pengeboran migas disumur itu dihentikan, apalagi pemasaran gas agak sulit dibandingkan minyak,"katanya.

Ferry Hakim mengatakan, Tately NV masih akan melanjutkan pengeboran migas disumur LG 1 itu untuk mencari minyak yang diperkirakan terdapat pada kedalaman 1618 meter dibawah perut bumi pada sumur itu.

"Rencana untuk melanjutkan pengeboran migas itu akan dilanjutkan pada tahun depan, untuk mencari minyak dan bukan lagi gas, karena diyakini minyak juga terdapat disumur itu,"katanya.

Menurut dia, Tately NV masih akan melakukan pengeboran migas di titik sumur lainnya yang telah ditentukan pada lahan konsesi migas Tately di kecamatan Sarudu.

"Masih akan dilakukan pengeboran migas sekitar dua sampai tiga sumur migas lainnya dilahan konsesi Tately NV di kecamatan Sarudu untuk mencari minyak, pada tahun depan,"katanya.

Ia berharap pada titik sumur lainnya minyak sudah ditemukan dikedalaman yang relatif mudah dijangkau di Kecamatan Sarudu yakni kurang dari 1000 meter dibawah perut bumi, agar hasilnya dapat segera di produksi

http://www.phinisinews.com/read/2011/6/14/3306-tately_garap_lahan_migas_di_mamuju

Conoco Philips segera melakukan pengeboran sumur migas di Blok Kuma

30-03-2011
Mamuju (Phinisinews) - Perusahaan minyak dan gas Conoco Philips segera melakukan pengeboran sumur migas di Blok Kuma yang terletak antara Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

Koordinator New Venture Support Conoco Philips, Muhammad Ismiradji, di Mamuju, Rabu mengatakan, Conoco Philips akan melakukan pengeboran sumur minyak dan gas migas di Blok Kuma yang terletak sekitar 30 mil laut di perairan Sulbar.

Ia mengatakan, pengeboran sumur migas yang dilakukan Conoco Philips di Blok Kuma yang terletak antara Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Subar itu akan dilakukan sekitar awal bulan April tahun 2011.

Menurut dia, pengeboran sumur migas yang dilakukan Conoco Philips tersebut akan dilakukan hingga kedalaman 2000 meter sampai 2500 meter dibawah perut bumi dengan melakukan sebanyak dua sumur migas.

"Pengeboran sumur migas yang dilakukan Conoco Philips ini telah disosialisasikan kepada pemerintah maupun masyarakat yang berprofesi nelayan di Sulbar yang nantinya akan terkena dampak dari pengeboran migas yang dilakukan Conoco Philips tersebut, karena pengeboran migas itu akan sangat berbahaya bagi nelayan,"katanya.

Ismiradji mengatakan, rumpon nelayan yang selama ini beroperasi disekitar lokasi yang akan dijadikan wilayah pengeboran migas Chonoco Philips akan segera diputus, namun nelayan akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang ada.

"Nelayan tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah sekitar 500 meter dari lokasi pengeboran karena berbahaya sehingga rumponnya nelayan yang digunakan nelayan menangkap ikan akan segera di putus dan diganti rugi Conoco Philips dengan difasilitasi pemerintah di Sulbar,"katanya.

Menurut dia, pengeboran migas yang dilakukan Conoco Philips akan mengikuti peraturan yang berlaku yaitu pedoman umum operasi pengeboran migas sesuai yang dikeluarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), serta memperhatikan dan meminilisir dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Ia berharap pengeboran migas yang akan dilakukan Conoco Philips dapat didukung pemerintah dan masyarakat Sulbar agar dapat berjalan sukses dan berhasil karena pengeboran migas yang dilakukan ketika berhasil akan memberikan dampak bagi masyarakat dan daerah ini.

"Sulbar akan semakin sejahtera apabila pemboran migas yang kami lakukan berhasil karena akan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan ekonomi daerah ini dari sektor migas, sehingga semua pihak baik pemerintah dan masyarakat di Sulbar dapat memberikan dukungan,"katanya.***3***


(Sumber: PhinisiNews/Ant)

http://www.phinisinews.com/read/2011/3/30/1831-conoco_philips_lakukan_pengeboran_migas_di_blok_kuma

Norwegia Bantu Fasilitas Publik Masyarakat Sulbar

19-04-2011
Mamuju (Phinisinews) - Perusahaan dari Norwegia yang akan melakukan eksplorasi minyak dan gas di Blok Karama Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat membantu pembangunan pelayanan publik bagi masyarakat Sulbar

Kepala Biro Humas Pemprov Sulbar, Rasyid Tumpang di Mamuju, Selasa mengatakan, Stat Oil, perusahaan yang melakukan eksplorasi migas di Provinsi Sulbar membantu fasilitas publik bagi masyarakat Sulbar dengan membangun sarana air bersih.

Ia mengatakan, sarana air bersih yang dibangun perusahaan migas Stat Oil di Sulbar terdapat di Desa Napo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, dan Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju.

Menurut dia, Stat Oil membantu sarana air bersih masyarakat di Desa Nepo karena masyarakatnya selama 20 tahun belum menikmati sarana air bersih dan harus melakukan perjalanan sejauh tiga kilometer untuk mendapatkan air bersih yakni di desa tetangganya.

Rasyid mengatakan, sarana air bersih yang dibangun Stat Oil di Desa Nepo dapat melayani sekitar 300 KK di wilayah itu, di mana sarana air bersih yang dibangun berupa dua sumur yang dibangun di lokasi sumber air di atas gunung.

"Dua sumur itu dipasangi pipa sepanjang 5.200 meter dan dibangunkan sebanyak 10 tangki penampung air untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Desa Nepo," katanya.

Ia mengatakan, selain di Desa Nepo, Stat Oil juga membangun sarana air bersih di Desa Pangale Kabupaten Mamuju yang masyarakatnya selama 15 tahun juga tidak menikmati sarana air bersih.

"Sarana air bersih yang dibangun untuk masyarakat Desa Pangale berupa satu sumur gali yang juga dilengkapi 10 penampung tangki air untuk kebutuhan masyarakat," katanya.

Menurut dia, sarana air bersih tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di lima dusun di kecamatan Pangale yang jumlahnya sekitar 300 KK, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan air bersih.

Rasyid mengatakan, bantuan sarana air bersih yang diberikan perusahaan Stat Oil yang akan melakukan pengeboran migas di tiga sumur migas Blok Karama dengan kedalaman sekitar 2.000 meter di bawah permukaan laut, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

"Stat Oil telah berkomitmen memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga sebelum melakukan pengeboran terlebih dahulu membantu melayani kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dan komitmennya kepada pemerintah di Sulbar untuk turut serta melakukan pembangunan dengan membantu masyarakat di Sulbar," katanya.

(Sumber: PhinisiNews/Ant)
http://www.phinisinews.com/read/2011/4/19/2185-norwegia_bantu_fasilitas_publik_masyarakat_sulbar

Revisi UU Migas; Untuk Kedaulatan

Jumat, 22 April 2011
Seputar Sulawesi. Com : Makassar ; Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi direspon baik oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Sulistyono.

Dalam rilisnya, yang diterima Redaksi Seputar Sulawesi, beliau mengungkapkan bahwa Undang Undang tersebut sama sekali tidak berpihak pada kepentingan nasional bahkan menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar. Beberapa keputusan tak logis pemerintah yang menimbulkan kerugian Negara lain: menjual gas dari blok Donggi Senoro kepada Mitsubishi dan menjual gas Tangguh di Papua kepada Cina dengan harga yang tak masuk akal yakni $3.35/MMBTU ketika harga gas dunia memiliki rata-rata $13/MMBTU. Keputusan tersebut menyebabkan PLN (perusahaan listrik negara) mengalami kekurangan pasokan gas pada unit pembangkit-nya yang mengakibatkan pembangkitan listrik yang seharusnya berharga Rp 400 / Kwh menjadi Rp 1300 / Kwh karena menggunakan diesel dalam pembangkitannya. Tutur Politisi PKB ini.

Lebih jauh Agus sapaan beliau, menuturkan, bahwa peralihan regulasi dari UU No. 8 tahun 1971 ke UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas berawal pada persengketaan kepemilikan blok tempat produksi migas dengan kata lain sektor usaha hulu menjadi persengketaan yang kemudian berimbas ke sektor usaha hilir yang secara tidak langsung mengakhiri hak istimewa Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian BBM dan menjadikan UU Migas No.22 tahun 2001 diwarnai dengan beberapa pasal yang mengedepankan pasar bebas.

Berubahnya landasan hukum tata kelola sumber energi primer sektor migas dari UU No.8 tahun 1971 menjadi UU migas No.22 tahun 2001, kata dia, merubah pula secara keseluruhan nilai dan proses ekonomi pada sektor migas di Indonesia yang berujung pada pengkerdilan peran Pertamina di sektor hulu seperti saat ini. Hal tersebut juga merupakan pengingkaran dari “azas manfaat” dalam pengelolaan migas negara. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa, latar belakang UU Migas No 22/2001 tidak berdasarkan UUD 1945 pasal 33, dan tidak disesuaikan dengan realita Indonesia.

Menurut dia, saat UU No. 8 tahun 1971 masih berlaku, Pertamina berperan sebagai satu-satunya perusahaan migas negara dan sebagai pemegang kuasa bisnis (economic/business rights). Sistem Production Sharing Contract (PSC) yang diimplemetasikan oleh Pertamina sejak tahun 1966 menjadi format kontrak yang paling cocok digunakan di Indonesia. Di bawah kendali Pertamina, pemenuhan kebutuhan energi Indonesia jauh lebih baik dibanding setelah UU Migas diberlakukan. Untuk itu, revisi UU Migas saat ini harus mengembalikan posisi perusahaan migas negara sebagai prioritas pertama dalam penawaran blok migas Indonesia baik yang baru atau yang sudah lama. Jika pandangan ini dapat diwujudkan, sudah tentu amanah UUD 1945 mengelola sebesar-besarnya kekayaan alam (dalam hal ini migas) untuk kemakmuran rakyat dapat tertunaikan. (MENK)
http://www.seputarsulawesi.com/news-3114-revisiuumigasuntukkedaulatan.html

Tately Bangun Akses Jalan di Tommo

Minggu, 19 Juni 2011
Seputar Sulawesi.com - Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Ir Agussalim Tamadjoe, mengemukakan, kehadiran PT Tately memberikan manfaat kepada masyarakat karena telah membangun akses jalan di wilayah Kecamatan Tommo.

"Sebelum PT Tately melakukan pengeboran minyak dan gas (Migas), terlebih dahulu perusahaan membuka akses jalan dan jembatan. Pembangunan ini bukan hanya dinikmati perusahaan migas, tetapi juga bermanfaat langsung bagi petani kelapa sawit di daerah itu," kata Agussalim di Mamuju, Sabtu.

Karena itu, kata dia, kehadiran PT Tately yang telah melakukan tahap eksplorasi migas di block Budong-Budong tersebut hendaknya masyarakat memberikan apresiasi positif untuk kelancaran pencarian titik minyak atau gas di daerah itu.

"Kami minta masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan eksplorasi migas karena jalan yang dibangun telah memudahkan masyarakat menuju lokasi perkebunan mereka yang saat ini jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya,"ungkapnya.

Ia mengemukakan, jalan yang dibangun oleh perusahaan mencapai lebih 10 kilometer membelah gunung dan membangun beberapa buah jembatan.

Dikatakannya, kehadiran perusahaan Tately sempat mendapat protes dari masyarakat karena beredarnya isu yang dilakukan oleh oknum yang tidak menghendaki hadirnya perusahaan ini.

"Jika terdapat permasalahan terkait pembebasan lahan atau perkara maka hal itu disampaikan kepada pemerintah tanpa harus menggangu aktifitas perusahaan," pintanya.

Pemerintah provinsi (Pemprov) maupun pusat kata dia, telah memberikan ijin untuk melakukan ekplorasi migas di Tommo.

Untuk itu, kata dia, masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu apa pun karena prinsipnya kehadiran perusahaan ini muaranya untuk kepentingan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sulbar.

"Bukan hanya akses jalan yang akan diperbaiki, namun perusahaan pun akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal baik tenaga kerja maupun lainnya," jelasnya.

Bahkan kata dia, jika tahap eksplorasi yang dilakukan PT Tately menemukan minyak atau gas maka jelas akan memberikan kontribusi besar bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agussalim menambahkan, kegiatan eksplorasi migas ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memastikan apakah perut bumi yang di bor itu terdapat kandungan migas atau tidak.

(1wn/ANt)

http://www.seputarsulawesi.com/news-4796-tatelybangunaksesjalanditommo.html

Gubernur Sulbar Minta Dukungan Pengamanan Investor

Senin, 13 Juni 2011
Seputar Sulawesi.com - Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, meminta jajaran Kepolisian dan TNI untuk memberikan dukungan pengamanan bagi investor yang melakukan eksplorasi migas di wilayah tersebut.

"Jaminan aparat keamanan sangat kita butuhkan untuk memberikan rasa aman bagi investor termasuk pengusaha asing yang mengelola potensi kekayaan alam seperti kegiatan pengeboran minyak dan gas (migas) oleh PT Tately NV di Kecamatan Tommo," kata Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Senin.

Menurutnya, untuk menggairahkan masuknya investasi ke Sulbar maka jaminan keamanan daerah menjadi pertimbangan utama bagi pemodal untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.

Karena itu kata dia, guna menarik investor masuk ke Sulbar maka pemprov bersedia memberikan jaminanan keamanan kepada para pemodal untuk melakukan investasi di daerah ini.

"Daerah kita memiliki potensi alam yang melimpah. Namun, potensi ini akan sia-sia apabila tak ada pemodal asing yang melakukan investasi guna mengelola pemanfaatan potensi alam ini,"ucapnya.

Gubernur mengemukakan, daerah ini hanya bisa dikembangkan apabila dunia investasi asing membaik karena kehadiran perusahaan ini akan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan lokal.

"Saya mendukung masuknya investasi masuk ke Sulbar karena pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang tentang pengaturan Dana Bagi Hasil (DBH) migas itu sendiri,"kata Anwar.

Namun demikian, kata dia, dirinya juga selektif menerima masuknya investasi apabila tidak bersedia memberikan bonefit bagi rakyat setempat.

"Perusahaan asing yang masuk harus bersedia memberikan bonefit bagi masyarakat setempat apabila ada yang dirugikan atas kegiatan investasi,"ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memberikan syarat mutlak kepada perusahaan asing untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Anwar mengemukakan, masyarakat setempat yang ada di Tommo tidak perlu gelisah apabila ada isu bahwa akan menimbulkan dampak lingkungan.

"Perusahaan yang mengelola migas di Tommo telah memiliki amdal dan itu sudah menjadi ketentuan bagi perusahaan yang memanfaatkan kekayaan alam di daerah ini,"jelasnya.

Pada prinsipya kata gubernur, investasi mana pun yang masuk ke Sulbar agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Jika ada perusahaan yang hanya membuat masyarakat sengsara maka perusahaan ini akan kita larang masuk berinvestasi karena tak mampu membuat masyarakat sejahtera,"terangnya.

Untuk itu, masyarakat setempat agar memberikan kenyamanan kepada perusahaan asing yang melakukan eksplorasi migas atau perusahaan mana pun yang akan masuk ke Sulbar.

http://www.seputarsulawesi.com/news-4625-gubernursulbarmintadukunganpengamananinvestor.html

Pajak Migas Idealnya 40 Persen Masuk Daerah

Minggu, 12 Desember 2010
Mamuju (ANTARA News) - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Barat, menilai, pengelolaan pajak minyak dan gas (migas) idealnya sebanyak 40 persen masuk ke kas daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah itu sendiri.

"Saya rasa sistem pembagian atas hasil pengelolaan pajak migas selama ini tidak adil karena sekitar 80 persen masuk ke kas pusat atau sekitar 20 persen masuk ke kas daerah. Mestinya, sekitar 40 persen pajak migas ini kita yang tangani dan 60 persen disetor ke pusat," Kata Kadis Dispenda Sulbar, Mujirin M Yamin di Mamuju, Sabtut.

Menurutnya, ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan terhadap daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan khususnya di daerah kawasan tertinggal seperti Sulbar.

Ia mengatakan, potensi migas di Sulbar sangat luar biasa atau terdapat sembilan blok migas yang masih dalam tahap eksplorasi oleh beberapa perusahaan asing.

"Dalam waktu dekat ini, salah satu perusahaan asing yakni PT Tately akan segera melakukan eksploitasi pada blok Budong-Budong Mamuju," katanya.

Dia menjelskan, jika blok migas Budong-Budong ini telah dikelola maka jelas akan memberikan kontribusi pendapatan dari hasil pajak pengelolaan migas.

"Kita bisa bayangkan, berapa jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) jika blok migas Budong-Budong ini telah digarap atau eksploitasi yang diperkirakan mampu memberikan sumbangan pendapatan bernilai milyaran rupiah apalagi jika pajak ini masuk sebesar 40 persen," ungkapnya.

Dijelaskannya, provinsi Sulbar yang memiliki sembilan blok migas salah satu sektor yang akan memberikan sumbangsi positif terhadap PAD dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah ini.

Mujirin menambahkan, usulan 40 persen hasil pengelolaan pajak migas ini dimaksudkan untuk mempercepat dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyar sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(T.KR-ACO/J006)

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/22639/pajak-migas-idealnya-40-persen-masuk-daerah

Mahasiswa Pertanyakan Komitmen Perusahaan Migas Berdayakan Masyarakat

Kamis, 16 Juni 2011
Mamuju (ANTARA News) - Komitmen perusahaan asing PT Tately NV yang melakukan pengeboran minyak dan gas di daratan Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk memberdayakan masyarakat, dipertanyakan para mahasiswa.

"Tidak mungkin sebuah perusahaan besar milik asing yang bergerak di bidang minyak dan gas seperti PT Tately NV, mampu memberdayakan masyarakat yang ada di Kecamatan Tommo yang sangat penuh keterbatasan dari sumber daya manusia," kata Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Mamuju, Nirwansyah, di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, masyarakat di Kecamatan banyak yang tidak menyandang predikat pendidikan tinggi bahkan banyak yang tidak pernah mengecap pendidikan, sehingga tidak mungkin masyarakat di Kecamatan Tommo akan mampu diberdayakan PT Tately NV yang akan melakukan pengeboran migas di Kecamatan Tommo.

"Masyarakat Kecamatan Tommo tidak punya keahlian untuk dapat bekerja diperusahaaan, sehingga kami pertanyakan bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat, yang akan dilakukan PT Tately NV yang telah dijanjikan kepada masyarakat, karena sangat kontradiksi antara, pekerjaan PT Tately NV yang sangat modern, dengan kondisi masyarakat yang masih sederhana dan tidak mengenal teknologi," katanya.

Menurut dia, perusahaan Tately tidak akan mampu memberdayakan masyarakat untuk dipekerjakan diperusahaannya, sehingga butuh kejelasan mengenai seperti apa tenaga kerja yang akan dibutuhkan Tately.

"Jangan sampai Tately hanya menjanjikan masyarakat pekerjaan sementara tidak ditepati, karena kondisi masyarakat yang terbatas dari segi sumber daya, sehingga harus jelas pemberdayaan masyarakat yang dijanjikan Tately," katanya.

Ia juga mempertanyakan bentuk konkrit dari pemberdayaan masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Tommo, karena belum ada fasilitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari Tately NV, untuk fasilitas pendidikan kesehatan dan pemerintahan, tetapi justru PT Tately NV hanya menyisakan sejumlah masalah yang ada masyarakat di Kecamatan Tommo.

"Masyarakat Tommo IV mempersoalkan ganti rugi jalan yang dibangun PT Tately NV, karena jalan yang dibangun perusahaan tersebut, dibangun dengan mengambil tanah perkebunan milik masyarakat sementara tidak diganti rugi dengan layak," katanya.

Menurut dia, PT Tately hanya memberikan ganti rugi pembangunan jalan sekitar Rp3.000 per meter sehingga membuat masyarakat protes tanpa ada upaya penyelesaian yang dilakukan Tataly NV, akibatnya masyarakat sangat dirugikan.

"Apalagi ganti rugi itu tidak akan cukup bagi masyarakat, karena anggaran ganti rugi itu hanya habis untuk mereka makan, sehingga mestinya ada bentuk pemberdayaan yang lebih konkrit yang dilakukan Tately kepada masyarakat agar mereka dapat hidup lebih layak," katanya.

Menurut dia, persoalan ganti rugi lahan antara Tately dan masyarakat telah menimbulkan konflik antara masyarakat yang sepakat dan tidak sepakat dengan ganti rugi yang dijanjikan Tately sementara Tately lepas tangan atas masalah itu.

Ia mengatakan, kalau Tately NV tidak mampu memberdayakan masyarakat Kecamatan Tommo setelah melakukan pengeboran migas sesuai komitmennya, dan hanya menimbulkan masalah berupa konflik antara masyarakat yang mempersoalkan ganti rugi maka sebaiknya pemerintah di Sulbar segera melakukan evaluasi dan segera meminta Tately NV angkat kaki dari daerah ini.

"Masyarakat daerah ini tidak ingin hanya dikeruk kekayaan alamnya seperti migas untuk kepentingan perusahaan asing tanpa ada dampak positif bagi masyarakat, apalagi kalau perusahaan asing hanya menyisakan dampak kerusakan alam setelah melakukan pengeboran migas, kalau seperti itu lebih baik Tately meninggalkan daerah ini," katanya.

Menanggapi itu General Manager Tately Dr Geas mengatakan, Tately telah membangunkan jalan masyarakat di kecamatan Tommo, untuk menjadi sarana transportasi masyarakat kecamatan Tommo, yang selama ini terisolir dan sulit menyalurkan hasil buminya itu sudah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.

Selain itu kata dia, juga membantu mengatasi bencana longsor yang menutup jalan di Kecamatan Tommo.
(T.KR-MFH/F003)

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/28995/mahasiswa-pertanyakan-komitmen-perusahaan-migas-berdayakan-masyarakat

Bupati Mamuju : Masyarakat Nikmati Migas Tahun 2015

Senin, 13 Juni 2011
Mamuju (ANTARA News) - Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Drs Suhardi Duka MM mengatakan bahwa masyarakat yang ada di daerah itu akan menikmati hasil pengelolaan minyak dan gas pada empat tahun mendatang atau sekitar 2015.

Kabupaten Mamuju memiliki kekayaan alam di bidang pertambangan yang melimpah seperti minyak dan gas bumi yang kini dikelola sebanyak tiga perusahaan asing, kata Suhardin di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini ketiga perusahaan asing itu sedang melakukan ekplorasi migas di Mamuju, di antaranya PT Tately NV, yang melakukan pengeboran migas di daratan Mamuju yakni di Kecamatan Tommo.

Sementara, kata dia, dua perusahaan migas di Mamuju lainnya yakni PT Marathon Oil serta Conoco Philips yang melakukan eksplorasi migas di Perairan Mamuju.

Menurut dia, dari hasil investasi migas perusahaan itu, nantinya baru akan dinikmati setelah empat tahun mendatang disaat hasil migas Mamuju dikelola dan berproduksi secara maksimal.

"Pemerintah di Mamuju sangat optimistis investasi migas sejumlah perusahaan itu akan berhasil, karena harus diakui Mamuju merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya termasuk memiliki kandungan migas yang bisa diandalkan untuk memberikan hasil,"katanya.

Menurut Bupati ekonomi Mamuju akan berkembang pesat ketika investasi migas itu dapat membuahkan hasil dan masyarakat daerah ini akan semakin sejahtera karena peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini juga akan bertambah.

Menurutnya, Mamuju akan mendapatkan sekitar 12 persen dari hasil ekploitasi minyak dan gas yang dilakukan sejumlah perusahaan migas di daerah ini.

"Dari migas itu kita harapkan Mamuju akan memiliki PAD diatas satu triliun, disamping ekonomi tumbuh diatas angka 10 persen, agar masyarakat Mamuju yang tingkat kemiskinannya sekitar sembilan persen dapat terus ditekan,"katanya.

Bupati berharap agar masyarakat yang ada di Mamuju dapat mendukung agar investasi tersebut berhasil, karena akan sangat bermanfaat bagi daerah ini, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat investasi tersebut terganggu.(T.KR-MFH/F002)
http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/29645/bupati-mamuju--masyarakat-nikmati-migas-tahun-2015

Pemprov Sulbar Dukung Pembentukan PPNS Migas Daerah

Selasa, 02 Agustus 2011
Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mendukung wacana pembentukan penyidik PNS bidang minyak dan gas untuk ditempatkan di daerah itu.

"Kita sepakat apabila pemerintah pusat juga membentuk PPNS migas daerah guna mengefektifkan pengawasan dan peredaran bahan bakar minyak," kata Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sulbar Agussalim Tamadjoe di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, selama ini PPNS migas hanya terbentuk di pusat sehingga jelas tidak akan pernah bekerja maksimal untuk melakukan pengawasan di semua daerah.

Karena itu kata dia, jika memang wacana pemerintah pusat untuk membentuk PPNS migas di daerah maka itu salah satu solusi paling tepat agar praktek penimbunan BBM tidak terjadi.

"Banyak kecenderungan pelanggaran tang dilakukan oleh pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), namun kami tidak mampu melakukan tindakan apa-apa karena kami tak punya dasar untuk menangkap para pengelola SPBU yang nakal. Kewenangan yang melakukan penangkapan adalan aparat polisi," terangnya.

Jika selama ini ada praktek penimbunan BBM maka itu bukan kesalahan Pemprov Sulbar melainkan pengawasan aparat polisi yang patut dipertanyakan karena mereka sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa.

"Setiap malam saya melakukan pemantauan pada sejumlah SPBU. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran dilakukan oleh pengelola SPBU karena masih banyak melayani pembeli diriken. Jika tidak percaya, maka bisa jalan-jalan ke SPBU yang ada di Kecamatan Tarailu dan pasti ditemukan puluhan diriken berderet di lokasi SPBU tersebut," ungkapnya.

Agussalim mengemukakan, bukan tidak mungkin para pengelola SPBU yang ada di kota Mamuju banyak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penimbunan BBM.

Terbukti, kata dia, saat BBM di SPBU kosong tiba-tiba para pedagang premium maupun pedagang dadakan premium langsung bermunculan di seputaran SPBU.

"Ini yang membuat kami curiga bahwa stok BBM di SPBU cepat kosong karena ada permainan yang dilakukan oleh para pengelolanya sendiri dan ini harus mendapat pengawasan ketat dari aparat kepolisian setempat," ujarnya.
(T.KR-ACO/M027)

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/30583/pemprov-sulbar-dukung-pembentukan-ppns-migas-daerah

Pemerintah Sulbar Diminta Tanam Saham Migas

Jumat, 01 Oktober 2010
Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diminta menanamkan saham pada sejumlah perusahaan minyak dan gas (Migas) yang melakukan investasi di sejumlah blok migas yang ada di Sulbar.

Anggota DPRD Sulbar, Arman Salimin di Mamuju, Kamis, mengatakan, pemerintah hendaknya menanamkan saham pada sejumlah perusahaan migas yang melakukan investasi migas di Sulbar.

Ia mengatakan, besarnya saham yang seharusnya ditanamkan pemerintah pada sejumlah perusahaan migas di Sulbar yang telah melakukan eksplorasi sekitar 10 persen, agar masyarakat daerah ini dapat menikmati dampak dari investasi tersebut.

"Pemerintah di Sulbar sebaiknya tidak hanya mengandalkan pajak bagi hasil pada sejumlah perusahaan migas yang melakukan investasi di Sulbar, ketika perusahaan tersebut telah berhasil, tetapi juga harus menanamkan sahamnya," kata Legislator PAN Sulbar ini.

Karena, lanjutnya, jika pemerintah menanamkan saham di perusahaan yang mengelola migas di Sulbar maka keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya mengandalkan pajak bagi hasil.

"Pemerintah harus cerdas, jangan hanya mau pajak bagi hasil tetapi harus ada saham yang ditanamkan agar keuntungan yang didapat daerah ini juga besar, perusahaan migas telah mengambil kekayaan alam kita yang begitu berharga jadi wajar kalau daerah ini juga ikut menanam saham," katanya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah secepatnya menanam saham sebelum perusahaan migas di Sulbar berhasil melakukan investasi dan melakukan ekploitasi migas di Sulbar.

Ia mengatakan, sejumlah perusahaan Migas seperti PT Exxon Mobile telah melakukan pengeboran minyak di lepas pantai Sulbar perusahaan asing itu telah melakukan pengeboran minyak di dua blok Migas di Perairan Sulawesi antara lain di blok Migas Surumana Mamuju Utara (Matra) seluas 5.339,62 meter persegi.

Selain itu, di blok Mandar yang terletak di wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman seluas 4.196,25 meter persegi. Perusahaan Migas lainnya di Sulbar yang melakukan ekplorasi Migas yakni, PT Marathon di blok Migas Pasangkayu Matra dengan luas ekplorasi sekitar 4.707,63, meter persegi kemudian PT Conoco Philips di blok Kuma Matra dengan luas sekitar 5.806,10 meter persegi.

Selain itu PT Pearl Oil yang melakukan ekplorasi blok Karama di wilayah Majene denga luas sekitar 5.396,8 meter persegi kemdian PT Tateli NV yang akan mengolah migas di blok Budong-Budong Mamuju dengan luas sekitar 5.494,51 meter persegi dan Kemudian PT Star Oil di blok Karama di Kabupaten Donggala dengan luas 4.287,37 meter persegi.

Selain itu, PT eksplorasion yang akan melakukan survey Migas di dua blok Migas yakni Malunda, Kecamatan Majene seluas 5.000 meter persegi dan di blok Mandar Kabupaten Polman seluas, 3.808 meter persegi. (T.KR-MFH/F003)

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/19894/pemerintah-sulbar-diminta-tanam-saham-migas

Pemprov Dorong Investasi Masuk ke Sulbar

MAMUJU--MICOM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan penjajakan dengan calon investor asing maupun investor dalam negeri guna mendorong investasi masuk ke provinsi termuda di Indonesia itu.

"Sulbar memiliki sejuta peluang bagi investor, Pemprov tidak akan pernah mempersulit investor masuk ke Sulbar sepanjang usaha itu memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Minggu (17/7).

Menurutnya, daerah Sulbar akan bisa berkembang cepat dan keluar dari ketertinggalan serta keterisolasian apabila investasi masuk. Tanpa investasi, daerah ini akan stagnan dari percepatan pembangunan.

Negara bisa berkembang kata dia, apabila ditopang majunya dunia usaha, karena tanpa iklim usaha yang baik maka daerah tersebut akan tetap berkutat pada titik nol.

"Tidak akan mungkin daerah itu mengalami kemajuan apabila dunia usaha tidak berkembang, apalagi di Sulbar yang masih minim pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat membutuhkan keterlibatan dunia usaha," ungkapnya.

Anwar menjelaskan Sulbar memiliki segudang potensi kekayaan alam sangat melimpah, namun belum tergarap secara maksimal karena masih dalam tahap eksplorasi oleh investor asing seperti tahap ekplorasi minyak dan gas (migas) pada sembilan titik.

"Kami berharap kandungan migas yang ada di perut bumi itu bisa menghasilkan tetesan minyak atau gas. Jika itu menuai hasil maksimal, pemprov tidak akan lagi mengharapkan dukungan anggaran pusat karena daerah ini mampu hidup mandiri," terangnya.

Bukan hanya itu, kata dia, daerah ini juga memiliki potensi untuk energi listrik melalui rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama akan dibangun oleh investor China. (Ant/OL-10)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/242623/290/101/Pemprov-Dorong-Investasi-Masuk-ke-Sulbar

Sulbar Harapkan Investasi Asing

MAMUJU--MICOM: Gubernur Sulawesi Barat H. Anwar Adnan Saleh tidak akan pernah menolak investasi asing karena daerah itu akan sulit berkembang dan maju menghapus ketertinggalan yang dirasakan rakyat di provinsi terbungsu ini.

"Saya sangat mendukung masuknya investor asing untuk melakukan investasi di Sulbar. Tidak akan mungkin kita bisa berkembang dan akan maju tanpa keterlibatan pemodal asing," kata Gubernur, Senin (30/5).

Menurutnya, Sulbar yang baru berusia enam tahun setelah memisahkan diri dari provinsi induk Sulawesi Selatan masih membutuhkan dukungan investasi yang tinggi dalam memaksimalkan potensi daerah sepanjang investor ini diyakini akan memihak kepentingan lokal.

"Saya orang pertama yang akan membuka pintu masuk para pemodal untuk melakukan investasi. Tetapi, bila investor ini tidak bisa diajak untuk mensejahterakan masyarakat lokal maka saya pun orang pertama yang akan menolak hadirnya pemodal asing itu," terangnya.

Namun demikian, kata dia, masyarakat Sulbar tak perlu khawatir dengan banyaknya minat investor asing untuk melakukan investasi di Sulbar karena pemerintah pun akan melihat seperti apa mekanisme yang akan dilakukan dalam kerjasama tersebut.

Ia mencontohkan, dua block migas dari sembilan block yang ada di Sulbar akan dibangun oleh investor luar negeri dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Satu mata bor minyak saja harganya sangat mahal dan tidak mungkin bisa dibiayai melalui APBD. Makanya, pemodal asing salah satu solusi untuk bisa mengelola potensi alam yang ada di Sulbar," ucapnya.

Gubernur mengemukakan, jika block migas yang dikerjakan pemodal asing tersebut maka 25 persen hasil produksi minyak akan dikelola daerah sehingga percepatan pembangunan bisa dicapai. Selain itu kata dia, setiap investor yang akan melakukan investasi akan dibuatkan perjanjian mengenai tata cara rekrutmen tenaga kerja. (Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/05/230207/290/101/Sulbar-Harapkan-Investasi-Asing-

Potensi Migas Kecamatan Tommo

Potensi Migas Tommo Lebih Besar dari Sarudu
Tim eksplorasi minyak dan gas di blok Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, memperkirakan potensi Desa Tammejarra, Kecamatan Tommo lebih besar dibandingkan potensi yang ada di sumur KD-1 Sarudu, Mamuju Utara.

"Berdasarkan hasil survei seismic yang telah dilakukan sebelumnya potensi migas pada titik KD-1 di daerah Tommo memiliki kandungan yang melimpah," kata Operator Manager PT Tately NV Mr Mike Elis di Mamuju, Senin.

"Makanya, kami mencoba melakukan pengeboran ini yang tentunya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana," ujarnya.

Dikatakan, penghentian pengeboran migas titik LG-1 di daerah Sarudu tidak dilanjutkan karena adanya tekanan kuat dari dasar perut bumi yang sangat beresiko apabila dipaksakan untuk diteruskan.

"Bukan berarti di titik LG I di Sarudu akan kami tinggalkan, namun kami harus melakukan evaluasi secara mendalam lalu kembali melakukan pengeboran di daerah Sarudu pada titik yang berbeda,"kata dia.

Ia mengemukakan, saat ini perusahaannya kembali berusaha mencari migas pada titik KD-1 sekitar 100 kilometer dari kota Mamuju dengan membutuhkan waktu minimal kurang lebih satu tahun.

Mike Elis menyampaikan, rencana pengeboran akan berlangsung selama dua bulan dengan kedalaman 3.000 meter dari permukaan. Namun, jika dalam pelaksanaannya ditemukan gas dan minyak bumi dan kedalamannya belum mencapai 3.000 meter, maka pengeboran akan dihentikan untuk dilakukan analisa data.

"Titik yang sementara di bor baik pada titik KD-1 di daerah Sarudu, Mamuju Utara maupun titik pengeboran di LG-1 di Tommo, Mamuju semuanya akan dilakukan evaluasi untuk menentukan titik mana yang paling pas untuk dilakukan eksplorasi,"ungkapnya.

Namun demikian, kata dia, potensi yang ada di Tommo berpeluang besar menghasilkan minyak bumi atau gas karena sepanjang bantaran sungai Karama memiliki ciri-ciri pendukung adanya kandungan yang ada di perut bumi tersebut.

Mike Elis juga menuturkan, proses pengeboran yang baru saja dilakukan di daerah Tommo sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat termasuk masyarakat lokal agar apa yang dilakukan oleh Tately membuahkan hasil sesuai apa yang diharapkan semua pihak pemerintah dan masyarakat.

"Perusahaan akan tetap memberdayakan potensi lokal baik rekruitmen tenaga kerja maupun perusahaan lokal yang nantinya akan bermitra dengan kami sepanjang perusahaan ini benar-benar mampu menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab," katanya. (ANTARA News)

http://www.mamujukab.go.id/forum/200-potensi-migas-tommo.html

Era Baru Sulawesi Dimulai Dari Mamuju

Laporan: Zulkarnain Hamson & Muhammadong

Tujuh area deposit minyak di Sulawesi Barat (Sulbar) yang dikenal dengan nama Blok Karama, Blok Kuma, Blok Budongbudong, Blok Surumana, Blok Mandar dan Blok Pasangkayu, kini sudah dimulai eksplorasinya. Akankah era baru perminyakan dimulai dari Sulawesi?.


Bupati Mamuju, H Suardi Duka saat menyambut rombongan Press Tour Media Fajar Group, di balairung rumah jabatannya, Sabtu (28/6) pagi, menyebutkan Mamuju bakal menjadi kota minyak terbesar, dengan 5 perusahaan pengeboran berkualifikasi internasional yang kini sudah mulai beraktifitas di sana. Sabtu siang hari itu juga, bertempat di aula kantor gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Wakil Gubernur Sulbar Drs H Amri Sanusi MSi, kepada rombongan menyebut perusahaan yang sudah melakukan kontrak kerjasama di Jakarta, dengan pemerintah pusat untuk blok minyak di kawasan Sulbar.
ConocoPhillips yang mengincar Blok Kuma, adalah perusahaan energi yang integral dalam skala internasional, dikenal sebagai perusahaan energi terintegrasi ketiga terbesar di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar dan cadangan terbukti minyak dan gas. ConocoPhillips juga merupakan pengelola kilang terbesar kedua di Amerika Serikat.
Secara internasional, dalam kategori perusahaan yang tidak dikendalikan pemerintah, ConocoPhillips mempunyai cadangan minyak dan gas terbesar kelima di dunia, dan berdasarkan kapasitas minyak mentah berkategori terbesar keempat di dunia. ConocoPhillips terkenal di seluruh dunia dengan keahlian teknologi di bidang eksplorasi dan produksi di laut dalam, eksploitasi dan manajemen reservoir, teknologi seismik 3-D, petroleum coke upgrading kelas tinggi dan sulfur removal.
Bermarkas di Houston, Texas, ConocoPhillips beroperasi pada lebih dari 40 negara. Perusahaan ini mempunyai sekitar 38.300 karyawan di seluruh dunia dan aset bernilai USD164 miliar. ConocoPhillips terdaftar di Bursa Saham New York (New York Stock Exchange) dengan simbol "COP".
Perusahaan ini mempunyai 4 aktivitas utama di seluruh dunia, diantaranya eksplorasi dan produksi minyak bumi pengilangan, pemasaran, suplai dan transportasi minyak bumi pengumpulan, pengolahan dan pemasaran gas alam, termasuk 50% saham di Duke Energy Field Services, LLC. Produksi dan distribusi bahan kimia dan plastik melalui 50% saham di Chevron Phillips Chemical Company LLC.
Ditambah dengan investasi pada beberapa bisnis yang menjanjikan teknologi bahan bakar, gas ke liquid, pembangkit listrik dan teknologi baru yang menyediakan perkembangan kesempatan dimasa sekarang dan potensi perkembangan dimasa depan.
ConocoPhillips mengincar Blok Kuma, luas area 5.086 Km3 (offshore) waktu eksploirasi 6 sampai 4 tahun 3 tahun pertama (I) 2007-2010 melakukan survei seismik 3D tahap satu pemboran satu sumur bor tahap dua survey seismik 3D=1.000 Km + bor.
Sosialisai seismik survey sudah dilakukan pada Januari 2008 dan pada 7 Maret 2008 dilakukan scouting pembebasan rumpon nelayan di Blok Kuma dan Blok Karama. Pada tanggal 15 Maret 2008 dilakukan ganti rugi rumpon nelayan dan pada April lalu telah dilakukan survey seismik 3D.
Pada tahun 2006 lalu, ConokoPhillips telah mematok luas wilayah 5.209 Km2, untuk jangka waktu 2007-2010 kegiatan sudah dimulai pada Februari 2008 dengan kantor perwakilan di Mamuju. Pada awal 2009 mendatang, direncanakan pengeboran satu sumur di wilayah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pasangkayu Mamuju Sulbar.
Tahapan kegiatan yakni survey seismic 3D pada kedalaman lebih dari 1.000 meter yang berjarak 20 Km dari garis pantai yang pada saat ini perusahaan itu telah melakukan pengumpulan data survey seismic di perairan Selat Makasar, berlangsung sejak Juni 2008. Dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni menyiapkan pedoman ganti rugi akibat kegiatan eksploirasi, survey seismic ganti rugi atas pemutusan rumpon dan tanaman tumbuh.
Pemprov Sulbar turut menyaksikan pembayaran ganti rugi pemutusan rumpon, menjadi fasilitator negosiasi dengan masyarakat, LSM dan instansi terkait di daerah melalui sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat akan adanya kegiatan survey seismic 3D dan 2D (eksplorasi) Migas di wilayah perairan pantai barat Sulawesi atau Selat Makassar dan wilayah daratan.
Data yang dikumpulkan Upeks menyebutkan, keterlibatan Pemprov Sulbar lainnya yakni turut mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju pada setiap sosialisasi kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan ConokoPhillips.(bersambung) ()

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=19428

Matra Kaya Migas, MoU Harus Jelas

Pasangkayu, UPEKS--Potensi akan Minyak dan Gas (Migas) Bumi di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) patut menjadi kebanggaan bagi daerah yang baru saja menginjak usia 8 tahun April lalu. Dari kekayaan migas yang terdapat di Sulbar,
di perkirakan Matra merupakan terkaya dan terbesar migasnya. Peluang kesejahteraan bagi masyarakat pun kian penuh harap.

Namun implikasi kerjasama yang tidak jelas, tentu melahirkan berbagai pendapat yang mulai mencuat, baik eksekutif maupun legislatif. Dimana kerjasama investor asing memang perlu di kaji secara cermat agar kontribusi terhadap daerah juga jelas. Dari sembilan sumber migas yang ada di sulbar, di ketahui sangat berpotensi memberikan pendapatan kepada daerah hingga miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah dalam per tahunnya.
Hal itu di sampaikan Direktur BUMD Kabupaten Mamuju, Beny Suwapamena di ruang kerjanya di Gedung Tamara Center Kav 24 lantai 4 jalan Sudirman Jakarta Pusat, kepada sejumlah wartawan saat bertandang ke kantornya mengatakan, jika kerjasama tersebut terkelolah sesuai peraturan pemerintah dan undang-undang BP Migas sesuai termaktub dalam PP nomor35 dan 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir dan hulu migas bumi, maka Kabupaten Matra akan maju lebih cepat karena sangat kaya akan migas di banding daerah lainnya di Sulbar bahkan di seluruh Indonesia," ungkap Beny, pekan lalu.
"Kedua PP tersebut tidak hanya mengatur tentang pengelolaan migas bumi, tetapi juga mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD) sebagaimana PP nomor 25 tahun 2004 yang mengatur dan memberi peluang kepada daerah untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan kekayaan migas melalui badan usaha pemerintah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai aturan yang berlaku," ujar Beny.
Di dalam pasal 35 PP nomor 35 tahun 2004 di jelaskan perlunya Badan usaha pemerintah atau BUMD turut dalam
pengelolaan kekayaan migas yang ada di daerah, karena BUMD merupakan representasi dari masyarakat (participating interest). "Eksekutif dan legislatif Matra harus duduk bersama dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) tentang pertambangan Migas agar bentuk proses kerjasama dengan perusahaan pertambangan yang masuk ke Matra benar-benar untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Matra, dan diharapkan dalam kerjasama tersebut jangan sampai ada pembohongan publik yang mengarah kepada kompromi pribadi, dan selama itu di lakukan sesuai peraturan perundang-undangan, kita optimis masyarakat Matra akan lebih sejahtera," terangnya.
Saat ini setidaknya dua perusahaan asing yang sedang melakukan pengeboran migas yakni sumur LG-I di desa Saptanajaya
oleh PT Tately Budong-Budong NV dan PT Marathon Oil yang berada beberapa mil lepas pantai laut Pasangkayu. Bentuk kerja
sama kedua perusahaan ini justru belum di ketahui jelas oleh kalangan legislatif Matra, terbukti saat rapat koordinasi
antar DPD RI, DPRD Matra dan PT Tately Budong-Budong NV awal mei lalu, hasil pertemuan tersebut, Lukman Said pimpinanDPRD Matra dan Amran S Nuhung ketua komisi I mempertanyakan dengan tegas soal proses bentuk kerjasama yang dimaksud.
Ironisnya, walaupun kalangan legislatif belum mengetahui kerjasama tersebut, PT Tately Budong-Budong NV dan PT Marathon Oil tetap melakukan eksplorasi di Matra. Padahal menurut orang yang patut di percaya dalam bisnis migas yang berhasil di konfirmasi yakni Beny Suwapammena mengatakan, dalam bisnis migas terdapat tiga fase, fase seismic, fase eksplorasi dan fase eksploitasi. Ketiga fase tersebut di katakan hak dan kewajiban perusahaan sudah harus jelas kontribusinya terhadap daerah. ()

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=66716

Kemenkeu Tagih Pajak Migas

JAKARTA, FAJAR -- Perselisihan atau dispute tunggakan pajak perusahaan migas (kontraktor kontrak kerja sama/KKKS) mulai menemukan titik terang. Saat ini, pemerintah siap mengambil tindakan tegas untuk menagih tunggakan pajak tersebut.

"Pak Menkeu (Agus Martowardojo) sudah memberi arahan. Jadi, kami akan lakukan penelitian yang bisa berujung pada SKP (Surat Ketetapan Pajak)," ujar Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany saat rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu, 20 Juli.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebut 14 perusahaan migas yang menunggak pajak Rp1,6 triliun berdasar perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Atas informasi tersebut, Komisi XI DPR memanggil Ditjen Pajak, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), serta BPKP.

Menurut Fuad, adanya pajak yang belum terbayar tersebut karena masih ada perbedaan pandangan mengenai aturan antara pemerintah dan perusahaan migas. "Perbedaan hitungan (pajak) itu karena persoalan tax treaty," katanya.

Sebagai gambaran, tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalkan pajak berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian itu digunakan untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara institusi bisnis di dua negara.

Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, untuk perhitungan pajak, perusahaan migas biasanya menggunakan tarif branch profit tax (PBDR) yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara domisili KKKS. "Nah, tarif tersebut ada yang lebih rendah dengan pajak kita yang 20 persen," ujarnya.

Priyono menyebut, negara yang perhitungan tax treaty-nya lebih rendah dari tarif pajak Indonesia adalah Inggris yang 10 persen dan Malaysia 12,5 persen. Padahal, dalam kontrak kerja sama (KKS), perhitungan pajak disepakati menggunakan tax treaty. "Tapi, untuk Amerika (Serikat), itu sudah sama dengan kita, 20 persen," katanya.

Priyono juga mengklarifikasi terkait pernyataan KPK yang menyebut adanya 14 perusahaan migas. Menurut dia, saat ini perusahaan migas yang terbelit dispute tax treaty hanya 3. "Itu yang menggunakan British law (hukum Inggris), ada BP (British Petroleum) dan Premier (Oil)," sebutnya. Adapun satu KKKS lagi tidak disebut. Namun, jika mengacu bahwa negara dengan tax treaty yang tarifnya di bawah 20 persen adalah Inggris dan Malaysia, bisa jadi satu KKKS lainnya adalah perusahaan migas asal Malaysia, Petronas.

Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, BPKP tetap berpandangan bahwa perusahaan migas harus mengikuti ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia agar skema bagi hasil 85:15 bisa terpenuhi. "Porsi 85 persen itu dengan asumsi pajaknya 20 persen. Nah, kalau pajaknya 10 persen atau 12,5 persen, berarti pendapatan negara bisa berkurang," ucapnya.

Priyono menambahkan, BP Migas berharap dispute pajak itu bisa segera dituntaskan karena sudah berlangsung bertahun-tahun. "Kalau sudah ada SKP, mereka mungkin mau bayar," katanya. (jpnn)

http://www.fajar.co.id/read-20110721002246-kemenkeu-tagih-pajak-migas

Ada 39 Cekungan Migas di KTI

Ada 39 Cekungan Migas di KTI
REPORTER: MAHBUB AMIRUDDIN

EDITOR: BUYUNG MAKSUM

JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah akan memfokuskan pencarian lapangan minyak dan gas (migas) di kawasan timur Indonesia (KTI). Selain karena memiliki potensi besar, pengeboran minyak yang lebih difokuskan di Indonesia bagian barat secara alamiah akan mengalami proses penurunan produksi.

DIREKTUR Pembinaan Usaha Hulu Migas, A Edy Hermantoro, menjelaskan, pemerintah memang semantara fokus ke KTI. "Banyak potensi migas di KTI," kata Edy dalam keterangan pers, Minggu, 31 Juli.

Berdasarkan data Ditjen Migas, total cekungan migas di KTI berjumlah 39 titik. Cekungan yang telah beroperasi adalah Seram, Salawati, Bintuni dan Bone. Sedangkan cekungan yang telah dibor namun belum berproduksi adalah Banggai, Sula, Biak, dan Timur.

Cekungan yang belum dieksplorasi adalah Lombok Bali, Flores, Gorontalo, Salabangka, Halmahera Selatan, Weber Barat, Weber, Waropen, Tiukang Besi, Tanimbar, Sula Selatan, Buru, Buru Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Obi Utara, Obi Selatan, Seram Selatan dan Jayapura.

Selain itu terdapat sembilan cekungan yang telah dibor namun tidak ada penemuan. Kesembilan cekungan itu adalah Akimegah, Buton, Manui, Makassar bagian Selatan, Missol, Palung Aru, Sahul, Sawu, Waipoga dan Lairing.

Sejalan dengan rencana pengembangan di Indonesia bagian barat, banyak peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan investor. Antara lain, pengembangan small scale LNG carrier and receiving terminal dan dan pengembangan industri yang menggunakan migas. Misalnya, pembangunan kompleks industri petrokimia di dekat lokasi sumber gas, seperti yang pernah diusulkan mantan Wapres RI, HM Jusuf Kalla.

Menurut Edy, sebagian besar lapangan migas di KTI terletak di laut dalam. Beberapa lapangan migas yang telah dikembangkan adalah Lapangan Tangguh, Masela dan Donggi Senoro. "Masih banyak lapangan lain yang belum dikembangkan," tambah Edy.

Sebagian besar wilayah kerja migas yang ditawarkan pada tahun ini, lanjut Edy, juga berada di KTI. Dari tahun ke tahun, jumlah kontrak kerja sama (KKS) wilayah kerja migas di kawasan itu, terus bertambah. Pada tahun 2008 dan 2009, tercatat masing-masing sembilan kontrak ditandatangani. Sedangkan pada 2010, ditandatangani lima kontrak. (fmc)

http://www.fajar.co.id/read-20110801001120-ada-39-cekungan-migas-di-kti

Pemda Berpeluang Kelola Blok Migas

Jumat, 12 Agustus 2011



JAKARTA, FAJAR -- Upaya melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) terus dilakukan. Kali ini, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) mendorong Pemda untuk ikut mengelola blok migas.

Kepala BPMigas R. Priyono mengatakan, BPMigas membuka peluang bagi Pemda untuk berpartisipasi dalam pengelolaan migas di wilayah masing-masing. "Caranya melalui pemilikan penyertaan modal atau participating interest," ujarnya melalui keterangan resmi, kemarin.

Menurut Priyono, partisipasi Pemda dalam industri hulu migas sebaiknya pada blok-blok yang sudah berproduksi, sehingga Pemda bisa langusng ikut menikmati hasil produksi migas. "Selain itu, resikonya juga lebih kecil ketimbang jika Pemda terlibat sejak tahap eksplorasi (pencarian sumber daya migas)," katanya.

Priyono menyebut, satu hal yang mesti benar-benar diperhatikan Pemda yang ingin ikut mengelola blok migas adalah pendanaan. Pasalnya, selain padat teknologi tinggi, sektor migas juga merupakan industri padat modal. "Untuk pembiayaan, Pemda bisa menggandeng perbankan nasional. Harapannya, multiplier effect yang dihasilkan akan lebih besar," terangnya.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Rabu malam, 10 Agustus, Priyono juga membuka kesempatan bagi Pemda Kaltim yang ingin ikut memiliki participating interest dalam pengelolaan Blok Mahakam.

"Namun, kami berharap, upaya keterlibatan daerah jangan sampai mengganggu iklim investasi. Sebab, modal asing tetap diperlukan mengingat resiko sektor hulu migas sangat tinggi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Blok Mahakam yang saat ini dioperatori oleh Total E&P Indonesie, akan berakhir masa kontraknya pada 2017 mendatang, sehingga Pemda bisa ikut serta dalam skema kontrak baru nanti.

Merespons hal tersebut, Awang mengatakan, Pemda Kaltim siap mengikuti aturan-aturan yang berlaku terkait rencana penyertaan modal di Blok Mahakam. "Kami juga akan bekerja secara profesional," katanya.

Menurut Awang, saat ini Pemprov Kaltim sudah memiliki Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya migas. "Dukungan BPMigas diperlukan untuk meyakinkan pemerintah pusat," ucap Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) tersebut.

Sebelumnya, Ketua Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, hingga 2018 mendatang, ada sekitar 18 blok migas yang akan berakhir masa kontraknya. "Karena itu, Pertamina dan BUMD harus mulai bersiap dari sekarang (untuk ikut memiliki participating interest)," ujarnya. (jpnn/upi)

http://www.fajar.co.id/read-20110812000902-pemda-berpeluang-kelola-blok-migas