Pemprov Sulbar Dukung Pembentukan PPNS Migas Daerah

Selasa, 02 Agustus 2011
Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mendukung wacana pembentukan penyidik PNS bidang minyak dan gas untuk ditempatkan di daerah itu.

"Kita sepakat apabila pemerintah pusat juga membentuk PPNS migas daerah guna mengefektifkan pengawasan dan peredaran bahan bakar minyak," kata Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sulbar Agussalim Tamadjoe di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, selama ini PPNS migas hanya terbentuk di pusat sehingga jelas tidak akan pernah bekerja maksimal untuk melakukan pengawasan di semua daerah.

Karena itu kata dia, jika memang wacana pemerintah pusat untuk membentuk PPNS migas di daerah maka itu salah satu solusi paling tepat agar praktek penimbunan BBM tidak terjadi.

"Banyak kecenderungan pelanggaran tang dilakukan oleh pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), namun kami tidak mampu melakukan tindakan apa-apa karena kami tak punya dasar untuk menangkap para pengelola SPBU yang nakal. Kewenangan yang melakukan penangkapan adalan aparat polisi," terangnya.

Jika selama ini ada praktek penimbunan BBM maka itu bukan kesalahan Pemprov Sulbar melainkan pengawasan aparat polisi yang patut dipertanyakan karena mereka sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa.

"Setiap malam saya melakukan pemantauan pada sejumlah SPBU. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran dilakukan oleh pengelola SPBU karena masih banyak melayani pembeli diriken. Jika tidak percaya, maka bisa jalan-jalan ke SPBU yang ada di Kecamatan Tarailu dan pasti ditemukan puluhan diriken berderet di lokasi SPBU tersebut," ungkapnya.

Agussalim mengemukakan, bukan tidak mungkin para pengelola SPBU yang ada di kota Mamuju banyak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penimbunan BBM.

Terbukti, kata dia, saat BBM di SPBU kosong tiba-tiba para pedagang premium maupun pedagang dadakan premium langsung bermunculan di seputaran SPBU.

"Ini yang membuat kami curiga bahwa stok BBM di SPBU cepat kosong karena ada permainan yang dilakukan oleh para pengelolanya sendiri dan ini harus mendapat pengawasan ketat dari aparat kepolisian setempat," ujarnya.
(T.KR-ACO/M027)

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/30583/pemprov-sulbar-dukung-pembentukan-ppns-migas-daerah