JAKARTA — Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) kembali akan melakukan sharing informasi untuk mempertahankan Pulau Lereklerekang. Awal pekan depan, pengurus DPP KKMSB beserta pengurus DPC KKMSB akan berada di Kabupaten Majene Sulbar untuk berbagi informasi maupun strategi dengan pemerintah setempat.
Agenda ini akan menjadi bagian dari acara seminar budaya lokal kerja sama DPP KKMSB, Pemkab Majene yang akan berlangsung di Kabupaten Majene, Senin 18 Juni 2012. Seminar budaya dengan tema ‘Peran Budaya dalam Mengeliminir Konflik Horizontal Dalam Masyarakat’ akan menghadirkan sejarawan Anhar Gonggong, dan tentunya akademisi dan budayawan Mandar, Idham Khalid Bodi.
“Kita sisihkan agenda khusus guna memperdalam lagi informasi untuk mempertahankan Pulau Lereklerekang agar tetap menjadi bagian dari wilayah Majene Sulbar,” papar Penanggung Jawab Seminar, Fadliah Parakkasi, sore kemarin. Mempertahankan pulau Lereklerekang merupakan salah satu agenda penting dari DPP KKMSB. Terlebih, karena menyangkut kedaulatan hak rakyat Sulbar. Seperti diketahui, Pemprov Kalsel kini berusaha merebut pulau tersebut dari teritorial wilayah Sulbar.
Sejauh ini, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan gugatan Kalsel atas Permendagri 43 tahun 2011 yang menyatakan Lereklerekang milik Sulbar. Meski demikian, Sekjen DPP KKMSB, Salman Dianda Anwar menilai, pulau kaya Migas itu belum sepenunhnya lepas, karena penetapan batas wilayah antar provinsi merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Disana (Majene,red), kita akan kembali bicarakan strategi mempertahankan pulau itu. Untuk itu, semua pihak di Sulbar harus fokus, dan kami melihat Pemkab Majene sangat serius,” ujar Salman.
Hal sama juga telah diutarakan advokat nasional asal Sulbar, Rudy Alfonso yang intens mengikuti pertemuan dengan perwakilan Pemkab Majene di Jakarta. Rudy menegaskan, pihaknya selalu siap membantu pemerintah Majene mempertahankan Lereklerekang dengan sukarela.
Disamping berbagi informasi dan isu soal Lereklerekang, DPP KKMSB juga akan meminta pemerintah daerah turut serta memperjuangkan nasib korban kejahatan perang Belanda yang dilakukan oleh Westerling.
Westerling dianggap telah melakukan pembantaian warga di daerah Majene dan Polman. Saksi sejarah tersebut berupa monumen 40.000 jiwa di daerah Galung Lombok Polman. Olehnya, pelaksana seminar juga akan menghadirkan Komite Utang Belanda (KUKB) Batara R Hutagalung. (rul)
No comments:
Post a Comment