Negara Berpotensi Merugi Rp 1 T Per Hari Jika Tak Ada Badan Pengganti BP Migas

Rabu, 14 November 2012








Gde Pradnyana (Gatra/Ardi Widi Yansah)



Jakarta, GATRAnews - Pemerintah diminta segera membentuk badan untuk mengambil alih tugas dan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas) agar tidak terjadi kerugian negara Rp 1 triliun per hari, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan badan ini, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. "Karena dicabut (BP Migas Dibubarkan-Red), kita harapkan pemerintah membuat badan untuk masa transisinya, karena kalau dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan dampak kerugian negara yang besar," kata Deputi Pengendalian Operasi BP Migas, Gde Pradnyana usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di gedung DPR RI Jakarta Pusat, Selasa, (13/11).






Menurutnya, jika dibiarkan, negara berpotensi merugi Rp 1 triliun per hari karena pendapatan BP Migas mencapai 35 miliar dolar per tahun atau sekitar 100 juta miliar dolar per hari. Saat dimintai tanggapan soal putusan MK yang membubarkan BP Migas tersebut, Gde mengaku belum mengetahuinya karena baru memperoleh informasi tersebut dari media massa. Namun, setelah dibubarkan MK, BP Migas mengaku harus menenangkan karyawannya.






"Tapi, internal BP Migas harus menenangkan intern karyawan meski hak-hak mereka sudah ter-cover; ada pesangon dan tunjangan-tunjangan harus diselesaikan," paparnya. Menurutnya, meski harus menenangkan karyawan, namun terpenting adalah menyelamatkan potensi kerugian negara yang harus segera diantisipasi, yakni segera menunuk badan baru untuk mengambil alih tugas BP Migas.






"Tapi yang harus dieselesaikan paling utama, adalah penerimaan negara pertama kali. Untuk gantikan BP Migas kita belum tahu, mungkin ada organ baru yang ditunjuk pemerintah. Yang pasti kita tidak boleh lagi lakukan kegiatan karena itu akan dinyatakan ilegal," terangnya.






Untuk jumlah karyawan sendiri, termasuk tenaga kontrak, BP Migas mempunyai 900 orang karyawan. "Tapi kalu termasuk dengan kontraktor di lapangan, jumlahnya mencapai ribuan," pungkasnya.(IS)