Pri Agung Rakhmanto/IST
ISUENERGI – Menyusul pembubaran BP Migas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengusulkan tiga alternative pengelolaan sektor hulu migas.
Alternatif pertama, kata dia, mendirikan BUMN hulu migas baru yang khusus untuk kelola kontrak kerja sama. Meski begitu, BUMN itu tidak boleh melakukan kontrak dengan Pertamina.
Alternatif kedua, menjadikan SKSP Migas, lembaga sementara pengganti BP Migas, menjadi BUMN khusus mengelola sektor hulu migas. Namun, tugasnya berbeda dengan fungsinya saat ini di bawah Kementerian ESDM.
“Fungsinya sama, tapi tidak gunakan cikal bakal SKSP Migas. Culture birokrasi tetap sama, yang tetep ada adalah fungsi pengendalian dan manajemen, bukan pengaturannya," jelas dia, Senin (10/12/2012).
Sedangkan alternatif ketiga adalah memberikan wewenang dan fungsi BP Migas ke Pertamina. Menurut dia, skema seperti ini digunakan di beberapa negara, di antaranya Norwegia dan Brazil. (IE-10)
No comments:
Post a Comment