Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh mengatakan, Konfik perbatasan dan lahan di Provinsi Sulbar mesti diselesaikan secara bersama karena dapat menghambat pembangunan.
"Sejumlah Kabupaten di Sulbar masih mengalami konflik perbatasan dengan Provinsi tetangganya sehingga masalah itu harus diselesaikan demi maksimalnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,"kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Sabtu.
Anwar Adnan Saleh
Ia mengatakan, konflik perbatasan yang terjadi di Sulbar dialami dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) karena Provinsi itu berniat mengambil pulau Lere-Lerekang dari Kabupaten Majene Provinsi Sulbar.
"Sulbar mengalami konflik perbatasan dengan Provinsi Kalteng karena Provinsi Sulbar tidak rela pulaunya yang terletak di perairan sulawesi direbut Kalsel,"katanya.
Menurut dia, masalah perbatasan lainnya yang dialami Provinsi Sulbar adalah bersengketa dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berada di sebelah utara Provinsi Sulbar, karena Provinsi itu berniat mencaplok dua desa di Matra di wilayah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulbar.
"Dua desa di Matra diklaim sebagai wilayah Provinsi Sulteng, sehingga Sulteng bersengketa dengan Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, kalau masalah perbatasan tidak diselesaikan maka itu akan mengganggu jalannya pembangunan di Sulbar karena tidak akan tercipta situasi sosial yang kondusif di masyarakat.
Menurut dia, selain masalah perbatasan masalah sengketa lahan antara perkebunan sawit dengan masyarakat di Sulbar khususnya di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara juga mesti diselesaikan, jangan sampai konflik sengketa lahan itu semakin menjadi-jadi.
"Akhir-akhir ini sering terdengar konflik antara perusahaan sawit dan kelompok masyarakat yang memperebutkan lahan, sehingga masalah itu harus diselesaikan secara bersama antara seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, perusahaan dan masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan, sangat penting masalah konflik perbatasan dan lahan diselesaikan agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di seluruh bidang dapat berjalan maksimal baik di sektor pertanian peternakan perkebunan perikanan dan industri lainnya.
"Kalau konflik masih ada pembangunan tidak akan berjalan maksimal jadi seluruh konflik dan masalah yang ada mesti diselesaikan bersama karena pembangunan hanya akan sukses jika ketertiban dan keamanan terjadi,"katanya.
(T.KR-MFH/D009)
Sulawesi, Aktual.com – Aparat keamanan diminta netral dalam menghadapi sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara petani dengan PT Astra di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat.
ReplyDeleteKetua Koalisi Petani Mamuju Utara (KPM) MA Agung T menuturkan pihaknya meminta kepolisian dari Brimob bisa bekerja profesional. Dan netral tanpa harus memihak pada perusahaan perkebunan Astra dalam ketegangan antara Masyarakat dan PT Mamuang yang tergabung dalam Astra Grup.
Agung mengaku pihaknya sangat kecewa dengan aparat pengamanan. Karena ikut membiarkan perusahaan melakukan panen sawit di lokasi yang disengketakan. Seakan aparat keamanan tidak melindungi petani dari sikap arogan perusahaan perkebunan.
BACA SELENGKAPNYA DI :
Polisi Diminta Netral di Sengketa Lahan Sawit Mamuju Utara