Pemerintah Harusnya Lebih Percaya Pertamina

DARI KIRI: Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik, Wakil Dirut Pertamina Slamet Riyadi, dan Dosen UI Prof Dr Edy Suwarsono saat diskusi "Selamatkan Blok Mahakam Demi Kemakmuran Bangsa" di Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan.

JAKARTA -- Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik mengatakan, pemerintah harusnya lebih mengoptimalkan peran Pertamina untuk menaikkan produksi minyak bumi. Pengelolaan migas harusnya lebih banyak dikuasai PT Pertamina dibanding asing.
"Kalau pertamina bisa mengusai 70 persen pengelolaan minyak di tanah air, berarti pemerintah sudah berpihak," kata Abdullah di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 28 Juli.
Aturan dalam tubuh PT Pertamina 90 persen dikuasai politik. Padahal jika Pertamina mandiri dalam pembuatan aturan tentu akan lebih bisa bersaing. "Indonesia berkeinginan Pertamina bisa menjadi pesaing Petronas," kata Abdullah.
Ia mencontohkan, di Sulawesi Barat saat ini dilakukan eksplorasi di sembilan blok migas. Namun kenyataannya, Pertamina hanya diberi kewenangan untuk mengelola satu blok yang kemudian dikerjasamakan dengan perusahaan asing.
Cuman satu itu yang kemungkinan masuk ke kas negar. Sementara yang 8 belum tentu, karena akan masuk negara."Kalau keinginannya ingin membesarkan pertamina tidak perlu seperti itu," jelasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah jangan tersandera kontraktor yang mengancam turunnya lifting jika kontrak akan habis. Menurutnya, skenaria tersebut sengajadimainkan pihak asing untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.
Abdullah Sodik juga mempertanyakan mengapa selalu muncul data bahwa lifting minya mengalami penurunan. Dengan teknologi yang canggih pemerintah harusnya bisa mengecek berapa jumlah minyak yang telah diproduksi.
"Dengan analogi SPBU aja kita nda percaya, kok yang di tengah kita bisa percaya. Yang kita butuhkan skr adalah pengawasan realtime. Seharusnya bisa diawasi kalau ada kemauan," tegasnya. (fmc)