Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menemui pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka membahas tapal batas kedua daerah.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Jumat, mengatakan, Pemerintah di Sulbar akan membentuk tim terpadu guna menyelesaikan masalah tapal batas daerahnya dengan Provinsi Kalsel.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan karena pulau Lari-lariang yang berada di perairan Sulawesi disengketakan antara Pemerintah di Sulbar dan pemerintah di Provinsi Kalsel.
"Kalsel masih berjuang untuk memasukkan pulau Lari-Lariang dalam wilayahnya, sehingga pemerintah di Sulbar akan membicarakannya dengan pemerintah di Kalsel mengenai masalah itu,"katanya.
Sehingga menurut dia, Pemerintah di Sulbar akan segera berkunjung ke Kalsel guna membicarakan masalah tapal batas wilayah agar masalah tersebut dapat dituntaskan.

Gubernur mengatakan, pulau Lariang sesungguhnya telah ditetapkan masuk dalam wilayah Kabupaten Majene sesuai dengan keputusan Mentri Dalam Negeri.

Namun kata dia, pemerintah Kalsel tetap ngotot mengklaim bahwa itu adalah wilayahnya, sehingga pemerintah di Sulbar juga berupaya untuk mempertahankannya karena wilayah itu adalah wilayahnya.

Ia mengatakan, sejak zaman belanda Lari-Lariang sudah masuk dalam wilayah Sulbar karena daerah itu masuk dalam afdeling Mandar yang kini berubah menjadi Provinsi Sulbar.

"Di zaman Belanda pulau Lari-Lariang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Majene, telah digunakan nelayan dari Sulbar untuk menjemur ikan membuktikan bahwa wilayah itu adalah wilayah Sulbar karena masuk dalam apdeling mandar,"katanya.

Ditambah lagi lanjutnya wilayah Lari-Lariang telah ditetapkan masuk dalam wilayah Sulbar sesuai yang diatur dalam undang undang Nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulbar.

Sehingga ia meminta pemerintah Provinsi Kalsel menghentikan niatnya merebut pulau Lari-Lariang karena itu secara hukum dan historis adalah wilayah Provinsi Sulbar. (T.KR-MFH/S006)