Kita Tidak Akan Pernah Berhenti (Pertahankan Lereklerekang)

RADAR SULBAR 29/05/2012 0


MINGGU 27 Mei 2012, lebih dari 50 orang mahasiswa dari berbagai


organisasi di Majene bersama sejumlah akitivis LSM, organisasi


kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Majene memadati ruang rapat Wakil


Bupati Majene.


Catatan: Sudirman Samual


Persoalan kepemilikan Pulau Lereklerekang yang meruncing pada gugatan


Pemprov Kalsel atas Permendagri nomor 43 tahun 2011 memicu emosi dan


menguras pikiran serta tenaga masyarakat Sulbar, khususnya di Majene.


Betapa tidak, atas gugatan itu maka pulau dengan luas sekira enam


hektar di selat Makassar ingin direbut pihak lain. Padahal, kawasan


atau area sekitar pulau yang masuk blok Sebuku itu memiliki potensi


minyak dan gas bumi yang cukup luar biasa.


Jika ini lepas, kesempatan Majene bersama empat kabupaten lain serta


Pemprov Sulbar untuk mendapatkan dana yang bisa menjadi pendapatan


daerah hilang begitu saja. Hal ini tentu tak akan dibiarkan, dan harus


dipertahankan.


Menyikapi permasalahan yang masih menggelinding ini, diskusi yang


diinisiasi Radar Sulbar dan mendapat sambutan cukup serius dari Pemkab


Mamuju akhirnya digelar diskusi di ruang rapat Wakil Bupati Majene


dengan menghadirkan Bupati Majene Kalma Katta, Peneliti Maritim Ridwan


Alimuddin, serta Praktisi Hukum Arsalin Aras, yang dipandu oleh


penulis selaku moderator.


Dalam diskusi banyak dibahas mengenai perjalanan panjang proses hukum


dalam kasus ini agar seluruh peserta mampu memahami dengan baik


bagaimana persoalan ini menggelinding. Bupati Majene dua periode ini


juga memaparkan instrumen-instrumen yang telah dilakukan hingga kini


agar dapat mempertahankan Lereklerekang diantaranya menggelat rembug


nasional di Jakarta, membentuk tim advokasi yang terdiri dari sejumlah


pakar hukum, pejuang pembentukan Sulbar, hingga pejabat Pemprov


Sulbar, dan Pemkab Majene.


Pada diskusi ini, semangat membela setiap jengkal tanah wilayah


Kabupaten Majene menggelora dan membuat ruangan yang sesak dengan


antusias peserta yang hadir makin terasa “panas” meski sejumlah


pendingin ruangan tetap menyala ditambahkan dengan kipas angin.


Ketua Komisi II DPRD Majene Rusbi Hamid yang mulai menanggapi dengan


menyatakan perlu dibentuk tim aksi yang akan melakukan tekanan secara


ekstraparlementer atau parlemen jalanan. Tanggapan juga datang dari


Wakil Ketua DPRD Majene Marzuki Nurdin serta Sekretaris Daerah Majene


yang mendukung pembentukan tim khusus. Tim tersebut adalah tim hukum


dan tim politik, yang tidak akan menjadi tim advokasi bentukan Pemkab


Majene.


“Kita harus menyiapkan bukti-bukti baru agar bisa melakukan PK,


disamping melakukan upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Selain itu,


kita juga harus membentuk tim politik yang akan memfasilitasi dalam


melakukan pressure secara politis kepada berbagai pihak terkait di


Jakarta,” sebut Kalma.


Menghadapi perbedaan pemahaman utamanya persoalan keabsahan keputusan


Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Pemprov Kalsel serta


metode yang bakal ditempuh, Kalma menyebut Pemkab Majene siap


menghadapi segala kemungkinan bahkan yang terburuk sekalipun. Dengan


begitu, segala daya dan upaya dapat dimaksimalkan untuk tetap


mempertahankan pulau yang memiliki luas sekira enam hektar yang


berjarak sekira 150 kilometer dari wilayah Majene.


Kalma juga sepakat dengan pola lain yang diusulkan yaitu membuat


kelompok aksi, baik pada tingkat lokal mapun nasional. Bahkan, kalma


berjanji akan ikut melakukan demonstrasi bila masyarakat ingin turun


ke jalan dalam mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau pun pihak


terkait lainnya yang berwenang dalam masalah ini.


“Saya bahkan berani bilang sebagai pengandaian, belahlah dadaku ini


agar bisa dilihat kami sangat serius,” kata Kalma sambil memengang


dadanya yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin. (*)